.webp)
Komisi X DPR RI meminta segala keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait program organisasi penggerak (POP) melalui persetujuan mereka. Komisi X DPR ingin keputusan Kemdikbud bisa diterima semua pihak.
"Kami minta kepada Kemendikbud nanti, apapun keputusannya menyangkut POP ini, kita minta supaya semuanya harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI, melalui Komisi X," kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda dalam acara diskusi 'Polemik POP Kemendikbud, ke Mana Arah Pendidikan Indonesia', Kamis (30/7/2020).
Meski saat ini Kemendikbud punya sejumlah solusi terkait program penggerak ini, menurut Syaiful hal itu belum cukup. Syaiful menilai solusi itu hanya bersifat sementara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau sekarang ada improve, ada semacam solusi-solusi yang diambil Kemendikbud, saya kira ini sifatnya sementara, way out back out, ada win-win solution, saya kira ini sifatnya sementara di mata kami, di Komisi X," ujarnya.
Menurut Syaiful, ke depan, Kemendikbud tak bisa memutuskan kebijakan terkait program penggerak sendiri namun harus diputuskan bersama dengan Komisi X.
"Karena secara kelembagaan, ini harus diputuskan bersama-sama, antara DPR dan Kemendikbud," ucap Syaiful.
"Supaya, sekali lagi, keputusan ini supaya bisa diterima oleh publik dan terima secara baik oleh seluruh stakeholder pendidikan yang ada di Indonesia," imbuhnya.
Sebelumnya, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) mengaku belum puas dengan langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang meminta maaf atas polemik POP. Pergunu meminta Nadiem turun langsung mendatangi sekolah NU, Muhammadiyah dan PGRI untuk dengarkan aspirasi.
"Saya ingin Mas Menteri ini turun ke sekolah NU, Muhamadiyah ke PGRI dengarkan keluhan siswa, guru wali murid, kepala sekolah yang ada untuk menegosiasi ulang kebijakan yang diterapkan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Pergunu, Achmad Zuhri dalam diskusi dari bertema 'Mengukur Integritas Program Organisasi Penggerak (POP) Kemdikbud', Rabu (29/7).
(rfs/gbr)
