.webp)
Sementara itu, terkait kemunduran organisasi kemasyarakatan ini, kritik pun muncul dari berbagai pihak, salah satunya Komisi X DPR RI. Pihak Komisi X menilai ada ketidakberesan pada proses rekrutmen Program Organisasi Penggerak Kemendikbud.
"Kami mendesak Kemendikbud membuka kriteria-kriteria yang mendasari lolosnya entitas pendidikan sehingga bisa masuk POP. Dengan demikian, publik akan tahu alasan kenapa satu entitas pendidikan lolos dan entitas lain tidak," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda kepada wartawan, Rabu (21/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengunduran diri NU dan Muhammadiyah dari program ini menunjukkan ada ketidakberesan dalam proses rekrutmen POP," sambungnya.
Setelah diusut, ternyata permasalahan ditengarai adanya pihak lembaga seperti Sampoerna dan Tanoto Foundation yang masuk ke dalam daftar Program Organisasi Penggerak. Menurut Syaiful Huda, Program Organisasi Penggerak Kemendikbud saat ini seperti kehilangan semangat pengawalnya. Dia menyayangkan lembaga yang seharusnya menyalurkan CSR malah mendapat dana pemerintah.
"Jadi politik etiknya nggak dapat, karena itu kita rencana untuk mengklarifikasi, menyampaikan, minta penjelasan dari Mas Nadiem. Mungkin langkah awal kita tanya Mas Nadiem. Ketika ini belum clear, baru kemudian kita ada opsi untuk memanggil juga Sampoerna dan Tanoto Foundation," sebut Syaiful Huda.
Sejumlah partai pun bahkan sampai menyarankan Kemendikbud mengevaluasi program tersebut hingga meminta Mendikbud Nadiem untuk dicopot. PAN menjadi salah satu partai yang menyuarakan agar Nadiem Makarim dicopot oleh Presiden Joko Widodo.
"Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma'arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh," kata Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Jumat (24/7/2020).
"Berkenaan dengan itu, Presiden diminta untuk segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem Makarim. Bahkan Presiden dituntut mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," tegasnya.
