Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana merampingkan 18 lembaga dan komisi supaya 'gesit dan irit'. Ini daftar lembaga dan komisi yang berpotensi dibubarkan Jokowi.
"Dalam waktu dekat ini ada 18," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jl Medan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menjelaskan lebih lanjut soal lembaga-lembaga mana saja yang berpotensi kena perampingan. Moeldoko mulai menggunakan istilah 'penghapusan', meski tak menutup kemungkinan ada lembaga yang hanya kena 'evaluasi' demi 'efisiensi'.
Lembaga-lembaga nonstruktural di negara ini ada yang dibentuk berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), atau keputusan presiden (keppres).
Lembaga-lembaga yang berpotensi kena perampingan Jokowi adalah lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan perpres dan PP saja. Lembaga yang tidak dibentuk berdasarkan perpres dan PP masih aman sejauh ini. Ini dijelaskan Moeldoko berdasarkan aktivitas kajian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Untuk itu, MenPAN-RB melihat kembali terhadap komisi-komisi yang di bawah PP atau perpres. Yang di bawah UU belum kesentuh tapi terhadap lembaga-lembaga di bawah perpres dan PP saat ini sedang ditelaah, oleh MenPAN-RB, perlukah organisasi atau yg dikatakan kemarin ada 18 komisi/lembaga itu perlu dihapus atau perlu dievaluasi lagi agar kita betul-betul menuju sebuah efisiensi," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/7) kemarin.
Tonton video 'Jokowi Akan Rampingkan 18 Lembaga dan Komisi, Dasco: Efektifkan Kerja':
Berdasarkan situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (setneg.go.id), berikut adalah lembaga-lembaga non-struktural (LNS) yang berpotensi kena perampingan Jokowi, yakni lembaga yang didirikan berdasarkan perpres dan PP:
