.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana merampingkan 18 lembaga negara dan komisi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan semangat wacana tersebut untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan kinerja.
"Jadi kita memang sudah dengar itu, namun karena 18 lembaga yang akan dibubarkan itu, kita belum tahu satu per satu, sehingga saya tidak bisa berkomentar lebih banyak tentang wacana pembubaran lembaga negara tersebut. Namun saya rasa presiden semangatnya adalah untuk memangkas birokrasi dan mengefektifkan kerja-kerja yang ada, itu patut kita apresiasi," kata Dasco, di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Meski tampak menyambut baik wacana tersebut, Dasco memberikan catatan. Dia mengatakan perlu dirinci lembaga mana saja yang perlu dibubarkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun, memang perlu didetailkan, dibahas, nanti mana saja lembaga-lembaga yang perlu dibubarkan, karena kita harus lihat nanti apa terhadap tatanan negara dan efek-efek lain yang akan terjadi," ujarnya.
Menurut Dasco, ada sejumlah negara yang bergerak lamban dan peninggalan pemerintahan masa lalu. Namun, dia enggan menyebutkan nama-nama lembaga itu agar penilaian tetap objektif.
"Ya memang kalau kita lihat ada sih lembaga negara yang kerjanya lambat dan ada juga peninggalan lalu-lalu lembaga negara yang tidak perlu. Nah cuma, untuk objektivitas saya pikir tidak akan sebutkan di sini lembaga mana yang kita anggap perlu dan tidak perlu," ucap Dasco.
Dasco meyakini kelak akan ada tim yang memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait lembaga apa saja yang masih perlu dan tidak. Termasuk dia mengatakan ada pulang DPR memberikan masukan.
"Biar nanti akan ada tim yang ahli tentunya akan memberikan masukan kepada Presiden mana-mana saja yang perlu dan tidak perlu, termasuk nanti mungkin DPR akan memberikan pendapatnya apabila bila memang sudah kita tahu yang diwacanakan lembaga-lembaga mana saja," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengancam akan membubarkan lembaga dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu. Ancaman ini bakal direalisasi Jokowi dalam waktu dekat.
"Dalam waktu dekat ini ada 18," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jl Medan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (13/7). Pernyataan Jokowi ini menjawab pertanyaan soal perampingan lembaga dan komisi.
Jokowi membeberkan alasan di balik niatnya merampingkan 18 lembaga dan komisi. Poin penjelasan Jokowi ialah efisiensi anggaran.
"Semakin ramping organisasi ya cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya. Kalau pun bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," kata Jokowi.
