Jokowi Akan Rampingkan 18 Lembaga, Pakar UGM: BNPT-BNN-Polri Bisa Disatukan

Pradito Rida Pertana - detikNews
Selasa, 14 Jul 2020 18:21 WIB
Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM)
Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. (Foto: dok detikcom)
Yogyakarta -

Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merampingkan 18 lembaga dalam waktu dekat. Pakar UGM juga menyarankan agar pemerintah mengintegrasikan instansi di bidang keamanan ke dalam satu lembaga khusus.

"Jadi kita bisa menyatukan antara BNPT, BNN dan juga Polri, misalnya. Kalau itu disatukan mungkin lebih efektif dan efisien," kata Pakar kebijakan publik UGM, Prof Wahyudi Kumorotomo saat dihubungi detikcom, Selasa (14/7/2020).

Usulan ini disampaikan Wahyudi dengan mengambil contoh sistem pemerintahan di Amerika yang memiliki lembaga khusus di bidang keamanan bernama homeland security. Dia menambahkan postur kabinet Jokowi dinilai gemuk dan banyak yang tumpang-tindih antara kewenangan kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPNK).

"Jadi kita melihat sekarang ini presiden merencanakan (membubarkan) 18 LPNK, saya tidak bisa menebak sepenuhnya. Tapi petanya jelas, ada cukup banyak yang sebenarnya tumpang tindih," katanya.

"Kalau andai kata 34 dijadikan 2/3 nya atau 22 kementerian cukup efektif karena banyak yang tumpang tindih fungsinya. Apalagi Kementerian dan lembaga ada yang fungsinya tumpang tindih," imbuh Wahyudi.

Selanjutnya
Halaman
1 2