.webp)
LPSK
 Ketua LPSK Hasto Atmojo. Foto: Lamhot Aritonang |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan keprihatinan terhadap ABK WNI yang menjadi korban perbudakan di kapal Long Xing 629.
LPSK bekerjasama dengan Kemlu dan kepolisian untuk memberi perlindungan terhadap proses pemulangan para ABK hingga pendampingan proses hukum.
"Sebagai langkah awal, LPSK akan turut serta menjemput sejumlah ABK yang pulang ke Indonesia, besok, Jumat, (8/5) ke bandara," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).
Diketahui ABK kapal tersebut diduga menjadi korban eksploitasi karena bekerja selama 18 jam dan minum air laut yang disaring. Eksploitasi merupakan salah satu unsur dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Hasto mengaku LPSK kerap mendapat aduan permohonan perlindungan untuk korban TPPO yang kejadiannya mirip dengan kasus yang dialami oleh 18 ABK kapal China. Salah satunya adalah kasus perbudakan di Benjina, Maluku, pada medio 2015 lalu yang juga ditangani oleh LPSK.
Ia mengatakan peristiwa yang dialami 18 ABK kapal China menunjukan adanya indikasi TPPO. Dia berharap kepolisian mengusut pihak atau perusahaan yang merekrut dan menyalurkan para ABK ke kapal China tersebut, serta mengambil tindakan tegas bila terbukti adanya pelanggaran pidana.
Senada dengan Hasto, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan kasus TPPO terhadap ABK bukan lah pertama kali. Selain kasus di Benjina, LPSK pernah mendampingi beberapa kasus TPPO yang peristiwanya mirip dengan apa yang terjadi dengan ABK di kapal Long Xing, diantaranya kasus di Jepang, Somalia, Korea Selatan dan Belanda.
