.webp)
Mantan Kepala Staf Kostrad TNI Mayjen (Purn) Kivlan Zen mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Jaksa Agung M Prasetyo dan turut tergugat mantan Panglima ABRI sekaligus Menko Polhukam Wiranto. Kivlan meminta Jaksa Agung mengusut kasus korupsi terkait pembentukan Pam Swakarsa.
Kivlan meminta Jaksa Agung melakukan penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan terhadap Wiranto terkait pembentukan Pam Swakarsa pada 1998.
Menurut kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta, nama Wiranto telah disebutkan dalam dakwaan kesatu subsider dan kedua subsider sebagaimana menjadi isi dari surat putusan nomor 354/Pid.B/2002/PN.Jak-Sel atas nama mantan Kepala Bulog Rahardi Ramelan.
"Gugatan itu sifatnya perbuatan melawan hukum akibat kejaksaan tidak menindaklanjuti dakwaan kesatu kedua subsider perkara Pak Rahardi Ramelan. Itu kan disebutkan bahwa Pak Rahardi Ramelan memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain a, b, c, d, terkait Jenderal Wiranto," kata Tonin saat dimintai konfirmasi, Selasa (3/9/2019).
Gugatan itu didaftarkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 735/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Sel. Kasus bermula ketika Kivlan berhenti dari jabatan Kepala Staf Kostrad pada 28 Juni 1998. Kivlan kemudian menjadi perwira tinggi tanpa jabatan di Mabes TNI. Sedangkan Wiranto saat itu menjabat Panglima ABRI.
Wiranto memerintahkan Kivlan untuk membentuk PAM Swakarsa dalam rangka pengamanan Sidang Istimewa MPR pada 10-13 November 1998. Di awal pembentukannya, Kivlan diberikan uang Rp 400 juta oleh Wiranto melalui Setiawan Djodi.
Setelah menerima uang Rp 400 juta itu, maka secepatnya dibentuk Formasi dan Anggota Pam Swakarsa. Selanjutnya, Kivlan menyiapkan akomodasi untuk kegiatan Sidang Istimewa MPR seperti konsumsi, uang transportasi dari kedatangan hingga kepulangan, pengadaan alat komunikasi dan kendaraan, serta santunan terhadap anggota yang tewas, yang semuanya mencapai Rp 8 miliar.
Namun Kivlan mengaku tidak pernah mendapatkan dana tambahan dari Wiranto karena tidak dapat ditemui lagi. Akhirnya Kivlan bertemu dengan mantan Presiden Prof BJ Habibie untuk menanyakan mengenai pertanggungjawaban biaya Pam Swakarsa (reformasi).
Menurutnya, BJ Habibie menjawab uang tersebut sudah diberikan kepada Wiranto dengan menggunakan dana non-budgeter Bulog Rp 10 miliar. Dalam berkas gugatannya, Kivlan berpendapat nama Wiranto ada di dalam putusan perkara korupsi nomor: 354/Pid.B/2002/PN.Jak-Sel atas nama Rahardi Ramelan. Kivlan meminta Jaksa Agung mengusut tuntas kasus tersebut karena diduga Wiranto turut serta menerima uang Rp 10 miliar.
"Nah itu kan kaitannya dengan Rp 10 miliar yang kata Habibie itu Pam Swakarsa, kata Wiranto uangnya bukan untuk Pam Swakarsa, tapi karena uang itu dikeluarkan oleh Rahardi Ramelan dengan dugaan pelangggaran korupsi, makanya kita mempertanyakan melalui gugatan kepada Jaksa Agung kenapa tidak menindaklanjuti karena Wiranto di situ turut serta menikmati uang Rp 10 miliar," ujar Tonin.
Kivlan meminta Jaksa Agung melakukan penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan terhadap Wiranto terkait pembentukan Pam Swakarsa pada 1998.
Menurut kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta, nama Wiranto telah disebutkan dalam dakwaan kesatu subsider dan kedua subsider sebagaimana menjadi isi dari surat putusan nomor 354/Pid.B/2002/PN.Jak-Sel atas nama mantan Kepala Bulog Rahardi Ramelan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gugatan itu sifatnya perbuatan melawan hukum akibat kejaksaan tidak menindaklanjuti dakwaan kesatu kedua subsider perkara Pak Rahardi Ramelan. Itu kan disebutkan bahwa Pak Rahardi Ramelan memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain a, b, c, d, terkait Jenderal Wiranto," kata Tonin saat dimintai konfirmasi, Selasa (3/9/2019).
Gugatan itu didaftarkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 735/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Sel. Kasus bermula ketika Kivlan berhenti dari jabatan Kepala Staf Kostrad pada 28 Juni 1998. Kivlan kemudian menjadi perwira tinggi tanpa jabatan di Mabes TNI. Sedangkan Wiranto saat itu menjabat Panglima ABRI.
Wiranto memerintahkan Kivlan untuk membentuk PAM Swakarsa dalam rangka pengamanan Sidang Istimewa MPR pada 10-13 November 1998. Di awal pembentukannya, Kivlan diberikan uang Rp 400 juta oleh Wiranto melalui Setiawan Djodi.
Setelah menerima uang Rp 400 juta itu, maka secepatnya dibentuk Formasi dan Anggota Pam Swakarsa. Selanjutnya, Kivlan menyiapkan akomodasi untuk kegiatan Sidang Istimewa MPR seperti konsumsi, uang transportasi dari kedatangan hingga kepulangan, pengadaan alat komunikasi dan kendaraan, serta santunan terhadap anggota yang tewas, yang semuanya mencapai Rp 8 miliar.
Namun Kivlan mengaku tidak pernah mendapatkan dana tambahan dari Wiranto karena tidak dapat ditemui lagi. Akhirnya Kivlan bertemu dengan mantan Presiden Prof BJ Habibie untuk menanyakan mengenai pertanggungjawaban biaya Pam Swakarsa (reformasi).
Menurutnya, BJ Habibie menjawab uang tersebut sudah diberikan kepada Wiranto dengan menggunakan dana non-budgeter Bulog Rp 10 miliar. Dalam berkas gugatannya, Kivlan berpendapat nama Wiranto ada di dalam putusan perkara korupsi nomor: 354/Pid.B/2002/PN.Jak-Sel atas nama Rahardi Ramelan. Kivlan meminta Jaksa Agung mengusut tuntas kasus tersebut karena diduga Wiranto turut serta menerima uang Rp 10 miliar.
"Nah itu kan kaitannya dengan Rp 10 miliar yang kata Habibie itu Pam Swakarsa, kata Wiranto uangnya bukan untuk Pam Swakarsa, tapi karena uang itu dikeluarkan oleh Rahardi Ramelan dengan dugaan pelangggaran korupsi, makanya kita mempertanyakan melalui gugatan kepada Jaksa Agung kenapa tidak menindaklanjuti karena Wiranto di situ turut serta menikmati uang Rp 10 miliar," ujar Tonin.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
