Jakarta - Amien Rais menutup penggunaan istilah '
people power' dan menggantinya dengan istilah gerakan kedaulatan rakyat. Salah satu alasan Amien adalah terkait ditangkapnya
Eggi Sudjana yang bicara menggunakan istilah 'people power'.
Berakhirnya penggunaan istilah 'people power' disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PAN ini saat berbicara di panggung simposium yang memaparkan mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2019. Amien menyerukan agar tak lagi menggunakan istilah people power.
"Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara people power. Kita tidak gunakan people power, tapi gerakan kedaulatan rakyat," ujar Amien di panggung simposium di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia berharap tak ada yang menganggu penggunaan istilah gerakan kedaulatan rakyat ini. Amien mengatakan jika di kemudian hari ada yang menghalangi pendukung Prabowo dengan tagline barunya 'kedaulatan rakyat', maka penghalang itu akan digilas.
"Siapa yang berhadapan dengan gerakan kedaulatan rakyat kita gilas bersama," tutur Amien.
Adapun persoalan Eggi yang dimaksud Amien adalah penetapan status tersangka dugaan makar terhadap Eggi. Penetapan itu, tak lain karena pidato Eggi yang di dalamnya memuat istilah 'people power'.
Pidato Eggi itu disampaikan pada Rabu (17/4/2019) di depan kediaman capres 02 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam pidatonya, Eggi menyerukan ajakan 'people power' di hadapan pendukung kubu Prabowo-Sandi.
Akibat perbuatannya ini, Eggi disangkakan dengan Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Eggi menegaskan pidatonya soal 'people power' tak terkait dengan ajakan makar. Menurutnya, pidatonya tersebut hanya menjelaskan soal konsekuensi logis dari kecurangan pemilu.
 Foto: Eggi Sudjana (Alfon/detikcom) |
"Saya ingin lebih tegaskan dulu bahwa statement yang saya berkait dengan 'people power' harus dipahami oleh masyarakat luas, tidak ada kaitannya dengan makar. Tidak ada kaitannya dengan melawan pemerintahan yang sah, nggak ada," jelas Eggi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (26/4).
Penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya pun telah menangkap Eggi sebagai tersangka kasus makar. Dia ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Selasa (14/5) pukul 06.25 WIB.
Eggi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1012/V/2019/Ditreskrimum, tertanggal 14 Mei 2019. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan surat pemberitahuan penangkapan itu dibacakan saat Eggi diperiksa.
Argo menjelaskan Eggi memenuhi panggilan sebagai tersangka kasus makar pada Senin (13/5) pukul 16.30 WIB. Namun, saat itu Eggi menyatakan dirinya menolak diperiksa sebagai tersangka.
Ia kemudian menjelaskan mengapa Eggi harus ditangkap. Menurut Argo, penangkapan adalah subjektivitas penyidik, mengingat Eggi kurang kooperatif saat pemeriksaan.
"Dengan pertimbangan subjektivitas penyidik. Ya seperti tadi, dia mau diperiksa tapi menolak atau dia nanti keluar, kita kemudian mau sita HP-nya tidak dikasihkan, ya untuk barang bukti. Iya, jadi intinya penyidik punya penilaian tersendiri, subjektivitas penyidik untuk melakukan surat perintah penangkapan tersebut," ujar Argo.
Seusai pemeriksaan, Eggi langsung ditahan. Namun, Eggi memprotes penahanannya dengan alasan dirinya adalah advokat.
"Saya sebagai advokat, menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16, advokat tidak dapat dipidana atau digugat, baik di dalam maupun di luar sidang. Itu keputusan juga dari Mahkamah Konstitusi Nomor 26 Tahun 2014," ujar Eggi setelah diperiksa di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (14/5) malam.
Polda Metro Jaya sendiri menahan Eggi atas kasus dugaan makar berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN/587/V/2019/Ditreskrimum tanggal 14 Mei 2019. Surat perintah penahanan itu dibacakan di hadapan Eggi Sudjana.
Kombes Argo menyampaikan, Eggi Sudjana menolak penahanan tersebut. Dia menandatangani berita acara penolakan penahanan tersebut meski kemudian polisi tetap membawanya ke sel tahanan untuk ditahan selama 20 hari ke depan.
"Tersangka menandatangani berita acara penolakan tanda tangan, surat perintah penahanan, dan berita acara penahanan," tutup Argo.
Pengacara Eggi, Pitra Romadoni menyayangkan penahanan kliennya dalam kasus dugaan makar. Ia menilai proses penahanan tersebut terlalu terburu-buru dan berencana meminta penangguhan penahanan.
Lalu, adakah pengaruh Amien menyetop penggunaan istilah 'people power' terhadap kasus Eggi?
"Sebenarnya nggak ada, 'people power' itu hanya istilah saja dalam bahasa hukum tidak dikenal masalah 'people power', masalah kedaulatan gitu," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, saat dihubungi, Selasa (14/5/2019) malam.
Kuasa Hukum Keberatan, Eggi Sudjana Ditangkap saat Diperiksa:
[Gambas:Video 20detik]
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
