Soal Reshuffle Partai Golkar Pasrahkan Pada Presiden Jokowi

Jabbar Ramdhani - detikNews
Minggu, 17 Jul 2016 00:22 WIB
Foto: Ilustrasi oleh Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Isu reshuffle Kabinet Kerja yang akan dilakukan Presiden Jokowi ditanggapi dingin oleh Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi.

"Itu kita percayakan kepada Presiden karena itu merupakan hak prerogatif beliau," ujar Setnov usai acara nonton bareng film 'Rudy Habibie' antara Partai Golkar dan BJ Habibie di Plaza Senayan, Jl. Asia Afrika, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2016).

Setnov menambahkan bahwa Presiden Jokowi sudah punya evaluasi kinerja para menterinya secara detil. Selain itu Presiden Jokowi juga punya informasi yang sangat banyak dari berbagai pihak.

Hal serupa juga dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham. Menurutnya, hak preogratif presiden untuk melakukan reshuffle bagaimanapun demi kepentingan berjalannya pemerintahan yang efisien dan lebih produktif.

"Yang pasti kepentingan kita kalau Jokowi menggunakan hak prerogratif untuk reshuffle adalah bagaimana reshuffle itu bisa lebih efektif dan produktif kinerja di kabinet mendatang. Persoalan kita bukan masuk tidak masuk, kita dukung Jokowi-JK tanpa syarat," ujar Idrus di lokasi yang sama.

Idrus juga mengakui, komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketum Golkar Setya Novanto sudah menjalin komunikasi soal reshuffle. Kalaupun kader Golkar ada yang akan masuk ke dalam Kabinet Kerja, Idrus mengaku Golkar siap untuk mengisi posisi apapun.

Soal nama dia yang mencuat sebagai salah satu kader Golkar yang masuk pada Kabinet Kerja, Idrus mengatakan akan menyerahkan hal itu kepada partainya.

"Saya serahkan kepada partai. Kami Golkar sangat menghargai apapun langkah pemerintah untuk Golkar. Bila dilakukan presiden, kita yakinkan reshuffle berjalan baik dan membawa implikasi efektif dan produktif," ucap Idrus.

"Kita dalam posisi menghargai langkah Presiden Jokowi. Kita pakai pendekatan, silakan presiden mnggunakan hak prerogratifnya. Jika memang saya ditunjuk ini karena keterpanggilan tanggung jawab. Kalau kata agama itu adalah barokah," imbuhnya.

(jor/jor)