Bahlil Jawab Isu Reshuffle: Kabinet Urusan Al Mukaram Bapak Presiden

Bahlil Jawab Isu Reshuffle: Kabinet Urusan Al Mukaram Bapak Presiden

Devi Puspitasari - detikNews
Jumat, 06 Jun 2025 09:17 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kedua kiri) saat menyampaikan keterangan pers terkait tambang nikel di Raja Ampat di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025). Dalam keterangannya Bahlil menghentikan sementara operasi pertambangan dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya dan mengatakan akan segera turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/bar
Foto: Bahlil Lahadalia. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto).
Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut urusan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

"Urusan kabinet itu urusan Al Mukaram Bapak Presiden," kata Bahlil kepada wartawan di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/6/2025).

Bahlil enggan menanggapi isu tersebut karena sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan kita mengambil bagian yang bukan hak kita karena itu hak prerogatif Bapak Presiden," tuturnya.

Istana Tanggapi Isu Reshuffle

ADVERTISEMENT

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi buka suara soal isu liar terkait reshuffle yang beredar di masyarakat. Dia menekankan informasi apa pun yang beredar terkait reshuffle merupakan spekulasi.

"Lagi-lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi, walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapan pun Presiden mau," kata Hasan kepada wartawan di kantor PCO, gedung Kwarnas Pramuka, Jakarta Pusat, Selasa (3/6).

Hasan menganggap informasi liar berisi daftar anggota kabinet akan di-reshuffle bisa saja sebagai aspirasi. Meski begitu, ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto punya penilaian tersendiri terkait anggota kabinetnya.

"Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja. Atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi," ujarnya.

"Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh," lanjut Hasan.

Hasan menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Suara-suara yang beredar terkait reshuffle merupakan bunga-bunga demokrasi.

Simak juga Video 'Istana: Sampai Hari Ini Belum ada Pembahasan Reshuffle':

(gbr/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads