.webp)
Pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar Pilkada 2020 di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mewanti-wanti soal protokol kesehatan bahkan dia usul agar ada sanksi membatalkan paslon yang melanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020.
"Saya ngikuti di media, katanya akan tetap dilanjutkan. Kalau opsinya itu, maka semuanya harus siap. Ini nggak main-main, protokol kesehatan harus disiapkan secara ketat untuk mengamankan," kata Ganjar kepada wartawan di kantornya, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (22/9/2020).
Dengan tetap berjalannya proses Pilkada 2020, Ganjar menegaskan penyelenggara harus mengeluarkan aturan tegas. Tidak boleh ada kegiatan yang memancing kerumunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak boleh ada pertemuan yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Kalau ada (pertemuan) itu, izinkan kami di daerah untuk melarang," tegasnya.
Menurutnya, sanksi yang diterapkan terkait protokol kesehatan harus tegas. Ia mengusulkan jika pelanggaran dilakukan berulang dan membahayakan maka pasangan calon tersebut bisa dibatalkan dari Pilkada.
"Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan. Sehingga kita benar-benar serius, kan hukuman itu harus ada efek jeranya," kata Ganjar.
Video 'Tito: Kerumunan di Pendaftaran Paslon Buat Image Pilkada Kurang Baik':
