5 Alasan Pilkada Harus Ditunda Menurut Pusat Studi Hukum FH UII

Jauh Hari Wawan S - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 13:29 WIB
ilustrasi pilkada serentak 2015
Ilustrasi Pilkada. (Foto: Zaki Alfarabi)
Sleman -

Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, memastikan Pilkada 2020 dilaksanakan sesuai jadwal, 9 Desember 2020. Namun Pusat Pusat Studi Hukum (PSH) UII menegaskan keputusan itu harus ditolak. Ada 5 alasan kuat yang dikemukakan untuk menolak Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020.

"Pelaksanaan Pilkada yang dipaksakan tetap pada tanggal 9 Desember 2020 harus ditolak. Pilkada sebagai bagian dari agenda ketatanegaraan rutin di daerah masih dimungkinkan untuk ditunda," kata Kepala Pusat Studi Hukum (PSH) UII Anang Zubaidy dalam keterangannya, Selasa (22/9/2020).

Anang menyebut setidaknya ada 5 alasan Pilkada bisa ditunda. Pertama, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi sangat rawan dan potensial menambah jumlah kasus positif COVID-19.

"Di tengah vaksin yang hingga kini belum juga ditemukan maka pertimbangan keselamatan nyawa rakyat harus dipandang lebih penting dari agenda ketatanegaraan apapun. Penundaan Pilkada merupakan langkah paling 'menyelamatkan' bangsa Indonesia dari meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19," jelasnya.

Kedua, penanganan COVID-19 membutuhkan banyak anggaran, hingga mencapai triliunan rupiah. "Alangkah bijaknya kalau anggaran penyelenggaraan pilkada dialihkan untuk penanggulangan pandemi COVID-19," sebutnya.

Ketiga, penundaan pilkada tidak akan mengganggu pelayanan publik di pemerintahan daerah. Hal ini karena di daerah yang sudah berakhir masa jabatan kepala daerahnya sudah ditunjuk Penjabat Kepala Daerah. Sehingga, aktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap berjalan dan nyaris tidak ada bedanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2