Kelompok Hamas mengusulkan dalam perundingan gencatan senjata agar pemerintahan independen, yang terdiri atas tokoh-tokoh non-partisan, memimpin Jalur Gaza pasca-perang dan Tepi Barat yang diduduki Israel.
Seperti dilansir AFP, Jumat (12/7/2024), usulan itu disampaikan oleh salah satu pejabat dalam biro politik Hamas, Hosaam Badran, dalam pernyataannya membahas perundingan yang sedang berlangsung antara kelompoknya dan Israel dengan mediasi dari Qatar, Mesir dan Amerika Serikat (AS).
"Kami mengusulkan agar pemerintah yang kompeten secara nasional yang non-partisan mengelola Gaza dan Tepi Barat setelah perang," ungkap Badran.
"Pemerintahan Gaza pasca-perang adalah urusan internal Palestina tanpa adanya campur tangan pihak luar, dan kami tidak akan membahas situasi setelah perang di Gaza dengan pihak eksternal mana pun," imbuhnya.
Seorang pejabat Hamas lainnya, yang tidak disebut namanya, menuturkan kepada AFP bahwa proposal soal pembentukan pemerintahan non-partisan itu disusun "dengan para mediator".
Menurut pejabat Hamas itu, pemerintahan non-partisan tersebut akan "menangani urusan Jalur Gaza dan Tepi Barat pada tahap awal setelah perang, membuka jalan bagi pemilihan umum".
Pernyataan Badran itu disampaikan setelah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menuntut agar Israel tetap menguasai koridor Philadelphi, yang merujuk pada wilayah Jalur Gaza di sepanjang perbatasan dengan Mesir.
Tuntutan itu bertentangan dengan posisi Hamas yang menuntut Israel harus menarik pasukannya secara sepenuhnya dari seluruh wilayah Jalur Gaza setelah gencatan senjata disepakati.
Simak Video 'Warga Gaza Temukan 60 Mayat dari Reruntuhan Setelah Israel Gempur Shejaiya':
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
(nvc/ita)