.webp)
Kelompok Hamas mengusulkan dalam perundingan gencatan senjata agar pemerintahan independen, yang terdiri atas tokoh-tokoh non-partisan, memimpin Jalur Gaza pasca-perang dan Tepi Barat yang diduduki Israel.
Seperti dilansir AFP, Jumat (12/7/2024), usulan itu disampaikan oleh salah satu pejabat dalam biro politik Hamas, Hosaam Badran, dalam pernyataannya membahas perundingan yang sedang berlangsung antara kelompoknya dan Israel dengan mediasi dari Qatar, Mesir dan Amerika Serikat (AS).
"Kami mengusulkan agar pemerintah yang kompeten secara nasional yang non-partisan mengelola Gaza dan Tepi Barat setelah perang," ungkap Badran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintahan Gaza pasca-perang adalah urusan internal Palestina tanpa adanya campur tangan pihak luar, dan kami tidak akan membahas situasi setelah perang di Gaza dengan pihak eksternal mana pun," imbuhnya.
Seorang pejabat Hamas lainnya, yang tidak disebut namanya, menuturkan kepada AFP bahwa proposal soal pembentukan pemerintahan non-partisan itu disusun "dengan para mediator".
Menurut pejabat Hamas itu, pemerintahan non-partisan tersebut akan "menangani urusan Jalur Gaza dan Tepi Barat pada tahap awal setelah perang, membuka jalan bagi pemilihan umum".
Pernyataan Badran itu disampaikan setelah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menuntut agar Israel tetap menguasai koridor Philadelphi, yang merujuk pada wilayah Jalur Gaza di sepanjang perbatasan dengan Mesir.
Tuntutan itu bertentangan dengan posisi Hamas yang menuntut Israel harus menarik pasukannya secara sepenuhnya dari seluruh wilayah Jalur Gaza setelah gencatan senjata disepakati.
Simak Video 'Warga Gaza Temukan 60 Mayat dari Reruntuhan Setelah Israel Gempur Shejaiya':
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Netanyahu mengatakan, pada Kamis (11/7) waktu setempat, bahwa kendali atas koridor Philadelphi merupakan bagian dari upaya untuk mencegah "penyelundupan senjata ke Hamas dari Mesir".
Perundingan sedang berlangsung di Doha, Qatar dan di Kairo, Mesir dengan tujuan mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza dan pembebasan para sandera yang masih ditahan Hamas.
Perang yang berkecamuk di Jalur Gaza memasuki bulan ke-10 pada 7 Juli waktu setempat. Perang ini meletus setelah Hamas melancarkan serangan mengejutkan terhadap Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu, yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang, yang sebagian besar warga sipil.
Lebih dari 250 orang, termasuk warga negara asing, juga disandera Hamas di Jalur Gaza. Dengan puluhan sandera dibebaskan selama kesepakatan gencatan senjata singkat pada November tahun lalu, saat ini diyakini masih ada sekitar 116 sandera yang ditahan di Jalur Gaza, termasuk 42 orang yang diduga sudah tewas.
Israel membalas serangan Hamas dengan gempuran tanpa henti terhadap Jalur Gaza, yang menurut laporan otoritas kesehatan Gaza telah menewaskan sedikitnya 38.345 orang, kebanyakan warga sipil.
Simak Video 'Warga Gaza Temukan 60 Mayat dari Reruntuhan Setelah Israel Gempur Shejaiya':
