Pemerintah Inggris telah memerintahkan China untuk menutup kantor-kantor polisi tidak resmi yang beroperasi di wilayah Inggris. Hal itu terungkap dalam pernyataan Menteri Keamanan Inggris Tom Tugendhat kepada parlemen negara tersebut pada hari Selasa (6/6) waktu setempat.
Dilansir kantor berita AFP, Rabu (7/6/2023), Kementerian Luar Negeri "memberi tahu Kedutaan Besar China bahwa fungsi apa pun yang terkait dengan 'kantor layanan polisi' semacam itu di Inggris tidak dapat diterima dan mereka tidak boleh beroperasi dalam bentuk apa pun," demikian pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri Inggris.
Menurut kementerian, kedutaan China "menanggapi bahwa semua kantor semacam itu telah ditutup secara permanen".
Tugendhat mengatakan bahwa polisi Inggris memulai penyelidikan setelah kelompok hak asasi manusia Safeguard Defenders melaporkan keberadaan kantor-kantor polisi tak resmi China di Inggris.
Menurut kelompok tersebut, kantor-kantor tersebut secara resmi dibentuk untuk memberikan layanan administrasi tetapi juga digunakan "untuk memantau dan mengganggu komunitas diaspora dan, dalam beberapa kasus, memaksa orang-orang untuk kembali ke China di luar jalur yang sah", ujar Tugendhat.
Tugendhat mengatakan polisi Inggris telah mengunjungi setiap lokasi yang diidentifikasi oleh Safeguard Defenders dan "sampai saat ini, belum mengidentifikasi bukti aktivitas ilegal atas nama negara China di seluruh tempat tersebut".
"Kami menilai bahwa pengawasan polisi dan publik memiliki dampak yang menekan pada setiap fungsi administrasi yang mungkin dimiliki tempat-tempat ini," tambahnya.
"Namun, 'pos layanan polisi' ini didirikan tanpa izin kami dan kehadiran mereka ... akan mengkhawatirkan dan mengintimidasi mereka yang telah meninggalkan China dan mencari keamanan dan kebebasan di sini di Inggris," kata Tugendhat.
(ita/ita)