Penyelidikan awal oleh pemerintah Filipina mendapati 154 polisi bisa ditindak secara pidana terkait tindakan mereka dalam perang melawan narkoba yang digaungkan pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Ini menjadi pengakuan langka oleh negara bahwa pelanggaran mungkin telah terjadi dalam operasi itu.
Seperti dilansir CNN, Selasa (5/10/2021), temuan itu diumumkan Menteri Kehakiman Menrdo Guevarra pada Minggu (3/10) waktu setempat, atau beberapa pekan setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyetujui penyelidikan formal terhadap kematian ribuan pengedar narkoba sejak Duterte menjabat tahun 2016.
Pemerintah Filipina menegaskan tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan internasional, dengan alasan Filipina memiliki sistem peradilan sendiri yang berfungsi.
Duterte (76) bahkan menantang ICC untuk menyidangkan dirinya. Dia juga secara terang-terangan menyatakan dirinya akan dengan senang 'membusuk di dalam penjara' karena membunuh orang-orang yang berniat menghancurkan negaranya.
Duterte akan mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Filipina tahun 2022, dan para pakar politik memperkirakan dia akan menunjuk penerus yang bisa melindunginya dari langkah hukum yang berpotensi menjeratnya, baik di dalam negeri maupun oleh ICC, setelah dia tidak lagi menjabat.
Pada Senin (4/10) malam waktu setempat, Duterte menyatakan dirinya akan menunggu kasus-kasus diajukan terhadapnya, bahkan meskipun dia bersikeras ICC tidak memiliki hak mencampuri urusan negaranya.
"Saya akan mempersiapkan pembelaan saya," cetusnya. "ICC itu, jangan berbohong," tegas Duterte.
(nvc/ita)