.webp)
Para aktivis menyebut praktik menutup-nutupi secara sistematis dan eksekusi mati ribuan pengguna serta pengedar narkoba di Filipina tidak pernah diproses secara hukum. Kepolisian Filipina menyangkal adanya pelanggaran dan menyebut pembunuhan itu sebagai pembelaan diri.
"Para polisi yang terlibat dalam kasus-kasus ini tidak hanya bertanggung jawab secara administratif. Bukti yang ada mengarah pada kemungkinan tanggung jawab kriminal mereka juga," ucap Guevarra kepada wartawan dalam pernyataannya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyelidikan awal itu, menurut pemerintah Filipina, merupakan bagian dari komitmen Duterte di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bahwa kepolisian yang bertanggung jawab atas pembunuhan akan dimintai pertanggungjawaban.
Disebutkan lebih lanjut oleh Guevarra bahwa pihak Kepolisian Filipina dan Kementerian Kehakiman mengkaji 52 kasus di mana para tersangka kasus narkoba dibunuh dalam apa yang dicatat polisi setempat sebagai operasi anti-narkotika. Para polisi yang diduga terlibat, sebut Guevarra, akan diteruskan ke penyidik negara untuk ditindak lebih lanjut.
Guevarra menyebut lebih dari 100 kasus akan diperiksa, yang sedang menunggu penyelidikan awal atau dalam proses sidang.
Secara resmi, disebutkan 6.200 tersangka kasus narkoba tewas dalam apa yang disebut Kepolisian Filipina sebagai operasi penggerebekan di mana para tersangka melakukan perlawanan terhadap polisi.
Namun para aktivis menyebut ada ribuan orang lainnya, kebanyakan pengguna atau pengedar skala kecil, yang dibunuh di area-area kumuh oleh pria bersenjata misterius. Kepolisian Filipina menyangkal terlibat dalam kematian itu.
(nvc/ita)
