Komisi XIII DPR RI menolak relokasi warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau. Komisi XIII menilai relokasi itu melanggar hak asasi manusia (HAM).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait persoalan HAM di kawasan TNTN, bersama Kementerian HAM, Komnas HAM, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
"Komisi XIII DPR RI menolak relokasi warga yang berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau, karena melanggar hak asasi manusia," kata Sugiat.
Selanjutnya, hasil kesimpulan lain adalah Komisi XIII DPR meminta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tak menghadapkan warga dengan aparat dalam menyelesaikan polemik di TNTN. Selain itu, Komisi XIII DPR meminta Kementerian HAM memimpin koordinasi lintas lembaga bersama Komnas HAM, LPSK, dan pihak terkait lain.
"Untuk memastikan penyelesaian atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik tata kelola hutan dan pertanahan di Provinsi Riau," ujarnya.
Komisi XIII DPR akan memprioritaskan penyelesaian konflik kepemilikan tanah dan hutan di Riau. Pihaknya pun akan menindaklanjuti Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan dibentuk DPR pada Sidang Paripurna 2 Oktober 2025
"Komisi XIII DPR RI berkomitmen mengawal secara serius implementasi penelitian permasalahan pelanggaran HAM yang dipimpin oleh Kementerian HAM Republik Indonesia dan penelitian permasalahan hukum terkait kepemilikan tanah atau hutan di Provinsi Riau melalui Pansus Penelitian Konflik Agraria DPR RI, sepakat," kata Sugiat.
Simak juga Video Kapolda Riau Soal TNTN: Saya Mewakili Gajah yang Rumahnya Diganggu!
(amw/eva)