Nama Sudewo tengah menjadi perbincangan karena pria yang kini menjabat Bupati Pati itu tengah dihadapkan pada demo besar-besaran buntut kontroversinya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya mencapai 250 persen. Kisruh tentang Sudewo semakin ramai karena KPK mengaku akan memanggilnya lagi sebagai saksi perkara suap. Nah lho!
Urusan Sudewo di KPK berkaitan dengan jabatan sebelumnya yaitu Anggota Komisi V DPR RI dalam perkara suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Untuk menyederhanakan, kasus ini selanjutnya akan disebut kasus suap jalur kereta. Tapi kasus apa itu sebenarnya?
Semua bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada tahun 2023. Saat itu KPK menuding ada permainan nakal pada sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api untuk tahun anggaran 2018-2022. Disebutkan setidaknya ada 4 proyek yang dimaksud yaitu:
1. Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan - Kadipiro - Kalioso.
2. Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar Sulawesi Selatan.
3. Proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat.
4. Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera
Dugaan KPK saat itu berkaitan dengan rekayasa penentuan pelaksana proyek hingga pemenang tender. Dari situlah diduga terjadi penerimaan uang yang jumlahnya mencapai Rp 14,5 miliar.
Dari OTT itu KPK menjerat 10 orang tersangka, yaitu:
Pihak Pemberi Suap
1. Dion Renato Sugiarto sebagai Direktur PT Istana Putra Agung
2. Muchamad Hikmat sebagai Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma
3. Yoseph Ibrahim sebagai Direktur PT KA Manajemen Properti (anak usaha PT Kereta Api Indonesia/PT KAI)
4. Parjono sebagai Vice President PT KA Manajemen Properti
Pihak Penerima Suap
5. Harno Trimadi sebagai Direktur Prasarana Perkeretaapian di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub)
6. Bernard Hasibuan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah (PPK BTP Jabagteng/Unit Pelaksana Teknis di DJKA)
7. Putu Sumarjaya sebagai Kepala BTP Jabagteng
8. Achmad Affandi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (PPK BPKA Sulsel)
9. Fadliansyah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perawatan Prasarana Perkeretaapian di DJKA Kemenhub
10. Syntho Pirjani Hutabarat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat (PPK BTP Jabagbar/Unit Pelaksana Teknis di DJKA)
Tonton juga video "Mendagri Tegur Bupati Pati Lewat Telepon Imbas Ricuh Kenaikan PBB" di sini:
(dhn/whn)