.webp)
Akhir pekan lalu, pesawat tempur Israel kembali menggempur Beirut—serangan pertama terhadap ibu kota Lebanon itu sejak beberapa bulan. Pemerintah Israel menyebut serangan tersebut sebagai operasi terarah untuk menewaskan Haytham Ali Tabtabai, kepala staf militer Hezbollah.
Serangan menghantam sebuah apartemen di kawasan padat penduduk di Beirut selatan. Otoritas Lebanon mencatat sedikitnya lima tewas dan 28 terluka. Insiden teranyar menambah daftar panjang aksi pemboman sepihak Israel terhadap Lebanon selatan di sepanjang pekan lalu, yang menurut pejabat kesehatan setempat menewaskan lebih dari selusin warga.
Namun warga sekitar membantah klaim bahwa wilayahnya sebagai sarang senjata atau gudang peledak. "Ini daerah penduduk sipil," kata seorang warga kepada DW. Lapangan olahraga favorit anak muda di kawasan tersebut, menurut dia, rata dengan tanah. Seorang penduduk lain menguatkan, "kami selalu main di sana. Tuduhan ada Hamas itu bohong."
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayap militer Hezbollah, yang dikategorikan sejumlah negara—termasuk Amerika Serikat dan Jerman—sebagai organisasi teroris, ikut membantah tudingan Israel.
"Setahun berlalu, gencatan senjata tinggal serpihan," ujar Sami Halabi, Direktur Kebijakan The Alternative Policy Institute di Beirut. Menurut dia, perjanjian yang rapuh itu hanya bertahan karena semua pihak masih membutuhkan jeda untuk kepentingan masing-masing. Tahun mendatang, dia memperkirakan, akan jadi penentu, "apakah Lebanon menyelesaikan akar persoalan, atau gencatan senjata ambruk dan negeri ini kembali terseret perang terbuka."
Bagaimana gencatan senjata disepakati?
Konflik terbaru meletup pada 8 Oktober 2023, sehari setelah Hamas menyerang Israel. Hezbollah merespons dengan membombardir Israel utara sebagai bentuk dukungan. Setahun baku tembak membuat sekitar 60 ribu warga Israel dan 100 ribu warga Lebanon meninggalkan wilayah perbatasan. Hingga kini sebagian besar warga Israel tak berani kembali, sementara di Lebanon reruntuhan dan serangan udara membuat kepulangan warga sipil mustahil.
Ketegangan memuncak pada 30 September 2024 saat konflik menjelma perang dua bulan di Lebanon, termasuk invasi darat Israel. Pada 9 Januari 2025, korban jiwa mencapai lebih dari 4.200 orang—kebanyakan warga sipil Lebanon—menurut Kementerian Kesehatan Lebanon. Bank Dunia memperkirakan biaya rekonstruksi menembus USD 11 miliar.
Israel memang berhasil melemahkan Hezbollah, membunuh sejumlah komandan dan melumpuhkan kapasitas militernya. Tapi kelompok itu tetap bagian inti dari "poros perlawanan" Iran, koalisi yang menyerukan penghancuran Amerika Serikat dan Israel. Israel menuduh Hezbollah mulai bangkit dan menumpuk senjata kembali.
Perjanjian yang rapuh
Gencatan senjata yang dirumuskan Prancis dan Amerika Serikat pada 27 November 2024 menggemakan ketentuan utama Resolusi PBB 1701 tahun 2006. Perjanjian itu mengharuskan Israel mundur sepenuhnya dari Lebanon. Faktanya, hingga kini tentara Israel masih bertahan di lima titik.
Pekan ini Beirut melayangkan protes ke Dewan Keamanan PBB terkait tembok baru yang disebut UNIFIL melanggar Garis Biru—batas demarkasi Lebanon–Israel—dan memotong akses Lebanon terhadap lebih dari 4.000 meter persegi lahannya. Israel menampik tudingan itu dan mengatakan pembangunan sudah dimulai sejak 2022.
Perjanjian juga mewajibkan Hezbollah menarik pasukannya ke utara Sungai Litani. Hezbollah mengklaim sudah mematuhi. Namun soal pelucutan senjata, kelompok itu berkelit: bagi mereka, kewajiban itu hanya untuk wilayah selatan Litani, bukan seluruh Lebanon. Selama Israel masih menduduki tanah Lebanon, mereka menolak meletakkan senjata. Pada Agustus lalu, Hezbollah bahkan mengancam memicu perang saudara jika pemerintah memaksa mereka dilucuti.
Rencana menurunkan tentara Lebanon bersama pasukan perdamaian UNIFIL ke selatan terus berjalan. Perdana Menteri Nawaf Salam mengatakan program demiliterisasi kawasan itu akan tuntas akhir bulan. "Kami perlu merekrut, memperkuat peralatan, dan menaikkan gaji tentara," katanya.
Namun Halabi menilai akar persoalan jauh dari rampung. "Gencatan senjata ini seperti 'perdamaian gaya Trump': daftar poin yang diperlakukan sebagai kerangka besar," ujarnya. Setelah setahun, menurut dia, Lebanon tak lebih dekat pada penyelesaian konflik. Stabilitas hanya akan lahir bila negara sanggup mengambil alih pertahanan nasional—baik dengan memperkuat militer seperti Mesir ataupun melalui kesepakatan politik yang lebih luas. "Satu atau dua-duanya bisa jalan. Status quo tidak."
Peluang negosiasi langsung?
Gencatan senjata juga mengakhiri kevakuman politik di Lebanon dengan terpilihnya Presiden Joseph Aoun pada Januari 2025. Bulan ini Aoun menegaskan Lebanon "tak punya pilihan selain bernegosiasi." Bahasa diplomasi, katanya, lebih berharga ketimbang bahasa perang.
Perdana Menteri Salam seirama, berharap dukungan Amerika Serikat untuk jalur diplomatik.
Tapi negosiasi langsung Lebanon–Israel selalu kandas. Sejak 1948, kedua negara secara teknis masih berperang. Upaya perundingan pernah sekali terjadi pada 1983, dan tak pernah terulang. Kini tekanan datang dari dua arah: serangan militer Israel dan tekanan diplomatik Amerika agar Lebanon menerima kompromi yang dulu dianggap tak terbayangkan.
Prospek ini mengusik Hezbollah. Menurut Lina Khatib dari Chatham House, kesepakatan damai—kalaupun terjadi—akan menghapus raison d'tre kelompok itu: alasan keberadaannya sebagai kekuatan "perlawanan".
Artikel diperbaharui pada 24 November 2025 dan terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid
(ita/ita)
