Heru Budi Ungkap Kendala Bangun Tanggul Pantai: Ada Kapal-Nelayan

Jakarta -

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkap kendala yang didapati Pemprov saat membangun tanggul pantai. Salah satunya ada aktivitas melaut yang dilakukan para nelayan di sekitar lokasi.

"Ada beberapa titik yang memang terkendala di lapangan, ada sebagian titik kegiatan warga bukan rumah warga," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Heru menyampaikan di lokasi yang akan dibangun tanggul pantai kerap dijadikan tempat kapal nelayan bersandar. Dia hendak memastikan kegiatan pembangunan tanggul pantai dapat disosialisasikan dengan baik kepada warga sekitar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kegiatan di situ mungkin ada kapal, ada nelayan yang harus disosialisasikan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Heru bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta hari ini menggelar rapat pimpinan (rapim) tentang pengembangan tanggul dalam program Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD). Prinsipnya, Pemprov DKI tetap membangun tanggul dijalankan sesuai dengan konsep yang dirumuskan oleh Kementerian PUPR.

Adapun, kegiatan rapim hari ini berfokus pada penajaman konsep pembangunan tanggul yang akan bersinergi dengan provinsi lain dan pemerintah pusat untuk menjamin Kota Jakarta aman dari banjir rob.

Lihat juga video 'Reaksi Heru Disentil Jokowi Soal ITF Sunter-Sodetan Ciliwung-Giant Sea Wall':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

"Tanggul pantai tidak ada konsep baru memang sudah ada konsepnya dari PUPR. Itu tidak ada perubahan tadi kita bahas hanya penajaman bagaimana caranya kali tanggul itu sudah selesai, lahannya harus kita amankan, warga juga mungkin tidak terlalu mepet membangun rumah di situ," terangnya.

Untuk pembangunan tanggul pantai, Heru mengungkapkan Pemprov DKI perlu bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena saat melakukan pembangunan tanggul pantai, ada lahan timbul milik Pemprov DKI Jakarta yang harus segera disertifikatkan.

Pemprov DKI juga kemungkinan akan bersinergi dengan PT Pelindo untuk membangun sarana bagi masyarakat di lahan timbul tersebut, di antaranya taman dan lapangan basket.

"Tadi kita bahas penajaman bagaimana kalau tanggul itu sudah selesai lahannya harus kita amankan. Target pengerjaan tanggul pantai itu sampai 2025, dilakukan mulai dari tahun kemarin," imbuhnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya