Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons ajakan Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini untuk berdiskusi soal evaluasi 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ICW menyatakan temuan evaluasi itu akan dikirim ke lembaga relevan.
"Tanpa diminta oleh Mas Faldo, kami tentu akan menyampaikan temuan evaluasi 3 tahun kinerja pemberantasan korupsi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Namun bukan ke Staf Khusus Menteri, melainkan kepada lembaga pemerintahan yang relevan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Selasa (15/11/2022).
Kurnia menyebut Jokowi keliru dalam proses kebijakan. Dia menyebut Jokowi juga abai memetakan potensi konflik kepentingan.
"Sebab, problematika utama pemerintahan Pak Jokowi disebabkan adanya kekeliruan dalam proses pembuatan kebijakan, baik sektor politik, hukum, maupun pelayanan publik, ditambah dengan abainya Presiden melihat potensi konflik kepentingan," ujar dia.
Kurnia menilai temuan evaluasi oleh ICW tak relevan dengan kewenangan Faldo sebagai Stafsus Mensesneg. Dia menyebut ICW hanya membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah, bukan klarifikasi dari Faldo.
"Hal-hal itu tentu akan sulit diperbaiki oleh Mas Faldo, mengingat kewenangan yang terbatas sebagai Staf Khusus Menteri. Lagi pula hal yang krusial saat ini adalah tindakan konkret pembenahan pemerintahan, bukan mendengar pembenaran demi pembenaran versi Mas Faldo," ujar Kurnia.
Sebelumnya, Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini menjawab evaluasi 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin yang dirilis ICW. Faldo mengajak ICW ke Istana.
"Saya tunggu kawan-kawan ICW di Istana. Kita diskusi bareng di sini. Saya hadapi. Kasih bahan lengkapnya di sini. Makin banyak masukan, makin bagus. Saya tunggu, buat janjian sekarang gampang, saya balas semua DM di IG," kata Faldo Maldini kepada wartawan, Senin (14/11).
Lihat juga video 'ICW soal Kepemimpinan Jokowi: 'Bagi' Jabatan dan Abai Konflik Kepentingan':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
(haf/haf)