.webp)
Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons ajakan Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini untuk berdiskusi soal evaluasi 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ICW menyatakan temuan evaluasi itu akan dikirim ke lembaga relevan.
"Tanpa diminta oleh Mas Faldo, kami tentu akan menyampaikan temuan evaluasi 3 tahun kinerja pemberantasan korupsi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Namun bukan ke Staf Khusus Menteri, melainkan kepada lembaga pemerintahan yang relevan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Selasa (15/11/2022).
Kurnia menyebut Jokowi keliru dalam proses kebijakan. Dia menyebut Jokowi juga abai memetakan potensi konflik kepentingan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebab, problematika utama pemerintahan Pak Jokowi disebabkan adanya kekeliruan dalam proses pembuatan kebijakan, baik sektor politik, hukum, maupun pelayanan publik, ditambah dengan abainya Presiden melihat potensi konflik kepentingan," ujar dia.
Kurnia menilai temuan evaluasi oleh ICW tak relevan dengan kewenangan Faldo sebagai Stafsus Mensesneg. Dia menyebut ICW hanya membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah, bukan klarifikasi dari Faldo.
"Hal-hal itu tentu akan sulit diperbaiki oleh Mas Faldo, mengingat kewenangan yang terbatas sebagai Staf Khusus Menteri. Lagi pula hal yang krusial saat ini adalah tindakan konkret pembenahan pemerintahan, bukan mendengar pembenaran demi pembenaran versi Mas Faldo," ujar Kurnia.
Sebelumnya, Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini menjawab evaluasi 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin yang dirilis ICW. Faldo mengajak ICW ke Istana.
"Saya tunggu kawan-kawan ICW di Istana. Kita diskusi bareng di sini. Saya hadapi. Kasih bahan lengkapnya di sini. Makin banyak masukan, makin bagus. Saya tunggu, buat janjian sekarang gampang, saya balas semua DM di IG," kata Faldo Maldini kepada wartawan, Senin (14/11).
Lihat juga video 'ICW soal Kepemimpinan Jokowi: 'Bagi' Jabatan dan Abai Konflik Kepentingan':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Faldo kemudian memberi penjelasan soal pembiayaan influencer yang disorot ICW. Dia mengatakan pemerintah berupaya menyampaikan informasi soal program lewat berbagai media, termasuk media sosial.
"Saya rasa biaya influencer ini sudah sering dibahas. Ini kan soal media sudah berbeda, tidak hanya media konvensional, tapi juga ada media sosial," ucap dia.
"Program-program pemerintah harus tersosialisasikan. Bahkan anggaran media konvensional lebih besar lagi, pakai KPC PEN," sambungnya.
Temuan ICW
ICW mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. ICW menyebut ada sejumlah rekomendasi temuannya, termasuk anggaran negara, dalam membiayai pendengung atau buzzer politik.
Dalam rekomendasinya, ICW menyinggung soal alokasi negara dalam membiayai pendengung atau buzzer. Peneliti ICW Tibiko Zabar menyebut pemerintah Jokowi menganggarkan Rp 90,4 miliar untuk menggunakan buzzer dalam kurun 2017-2020.
"Kami menyebutnya dengan istilah 'influencer', setidaknya tahun 2017-2020, angka anggaran belanja negara itu hampir mencapai Rp 90,4 miliar alokasi negara untuk kerja-kerja yang melibatkan influencer," kata Tibiko Zabar kepada wartawan dalam konferensi pers yang digelar virtual, Minggu (13/11).
Dengan jumlah anggaran yang dinilai cukup tinggi tersebut, ICW mempertanyakan soal akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan jasa buzzer tersebut. Sebab, dia menuding para buzzer tersebut justru menutup ruang dialog dalam konteks kebijakan pemerintah.
