Kriteria Merek yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya atau Pada Keseluruhannya
Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan IG dinyatakan bahwa:
Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.
Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan IG dijelaskan bahwa:
Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.
Kesimpulan dan Saran
Bahwa untuk memberikan jawaban yang komprehensif atas pertanyaan Anda tentunya perlu dilakukan audit hukum terlebih dahulu, baru kemudian dapat disampaikan analisa dan pendapat hukum yang tepat berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Bahwa namun demikian, dengan asumsi berdasar informasi terbatas yang Anda sampaikan tersebut di atas, maka:
1. Anda harus mengetahui terlebih dahulu apakah nama toko kue terkenal di Bandung tersebut sudah didaftar atau telah terdaftar sebagai merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)?
2. Apabila ternyata sudah didaftar atau telah terdaftar sebagai merek, maka dapat diduga telah terjadi perbuatan yang melanggar hak atas merek toko kue terkenal di Bandung tersebut.
3. Akan tetapi, jika ternyata belum didaftar atau tidak terdaftar sebagai merek, maka penggunaan nama Anda (yang diduga sama dengan nama toko kue terkenal di Bandung) sebagai merek usaha makanan (kue kering dan cake) tidak termasuk dalam kriteria perbuatan pelanggaran hak atas merek.
4. Demi keberlangsungan usaha Anda agar semakin ajek dan bonafide, Kami sarankan sebaiknya Anda segera mengajukan:
a. Permohonan pendaftaran merek kepada DJKI;
b. Permohonan pendaftaran produk makanan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI);
c. Permohonan Sertifikasi Halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama Republik Indonesia.
Demikian jawaban dari Kami, semoga bermanfaat.
 Krismawan Hadiwinata, S.H., M.Kn. (Foto: dok. Pribadi) |
Terima kasih dan salam sehat.
KRISMAWAN & Sedulur International Law Office
The Vida Building, Lantai 7
Jalan Raya Pejuangan
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Dasar hukum:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Tentang detik's Advocate
detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.
Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.
Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.
Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com
Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.
(asp/lir)
