ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Suami Saya Nikah Lagi Tanpa Izin, Bagaimana Prosedur Pelaporan Kasusnya?

Tim detikcom - detikNews
Senin, 08 Agu 2022 09:10 WIB
Ilustrasi pernikahan
Ilustrasi Pernikahan (iStock)
Jakarta -

Semua berharap pernikahan akan berjalan hingga kakek-nenek. Namun takdir bisa berkata lain. Salah satunya perselingkuhan. Lalu bagaimana bila ada wanita idaman lain (WIL) dalam rumah tangga?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Selamat sore
Saya mau minta pertolongan tentang suami sah saya nikah secara diam-diam, dan saya telah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat untuk melaporkan suami yang berada di Surabaya.

Saya butuh bantuan untuk pendampingan dan penjelasan gimana prosedur untuk peloporan tersebut?

Semoga saya mendapatkan solusi dari permasalahan ini.

Salam,
CGA

Untuk menjawab pertanyaan pembaca detik's Advocate di atas, kami meminta pendapat Yudhi Ongkowijaya, S.H., M.H. Berikut penjelasan lengkapnya:

Yudhi Ongkowijaya, S.H., M.HYudhi Ongkowijaya, S.H., M.H Foto: dok. istimewa

Terima kasih atas pertanyaan yang Saudari sampaikan. Kami akan coba membantu untuk menjawabnya.

Pada dasarnya seorang laki-laki, baik ia muslim maupun nonmuslim, diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu, namun dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut sebagaimana ketentuan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mengacu kepada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Selanjutnya, mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KHI, seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama. Oleh karena itu, baik menurut ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat (1) huruf (a) KHI, dinyatakan bahwa salah satu syarat wajib untuk suami yang hendak beristri lebih dari satu orang, agar kemudian memperoleh izin dari Pengadilan, yaitu harus mendapat persetujuan istri.

Berdasarkan pertanyaan Saudari, perkawinan diam-diam yang dilakukan oleh suami Saudari, yang dilaksanakan tanpa persetujuan Saudari sebagai istri yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, merupakan suatu perbuatan yang berpotensi menjadi sebuah masalah hukum. Saudari selaku istri sah memiliki hak untuk menempuh upaya hukum secara pidana dengan membuat Laporan Polisi terhadap suami, atas dugaan melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Terkait penerapan Pasal 279 KUHP tersebut dipertegas dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain, sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHP bisa diterapkan. Selain itu, perbuatan suami Saudari dapat pula dikenai dugaan tindak pidana melanggar Pasal 280 KUHP, yang menyatakan barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

Saudari juga dimungkinkan untuk menempuh upaya hukum dengan membuat Laporan Polisi atas dugaan melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, yang menyatakan bahwa seorang pria yang telah kawin, yang melakukan gendak atau zina (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Namun di dalam praktik, penerapan Pasal 284 KUHP terhadap persoalan ini masih terdapat perbedaan penafsiran.

Pasal 1 angka (24) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Apabila Saudari memang mempunyai dan sudah mengumpulkan semua bukti-bukti serta saksi-saksi untuk memperkuat dalil dan sangkaan terkait dugaan tindak pidana tersebut, maka Saudari dapat membuat Laporan Polisi di tempat terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana.

Kami menyarankan agar Saudari mendatangi kepolisian resor (polres) di wilayah kabupaten/kota atau kepolisian daerah (polda) di wilayah provinsi, tempat terjadinya peristiwa perkawinan suami dengan wanita lain.

Saudari perlu mendatangi bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), yaitu unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian yang bertugas memberi pelayanan terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberi bantuan, dan pertolongan serta pelayanan informasi. Oleh petugas di bagian SPKT, Saudari akan diberi arahan serta konsultasi terkait layak atau tidaknya rencana pembuatan laporan polisi yang akan dilakukan tersebut. Apabila petugas menyatakan layak, Saudari dapat membuat Laporan Polisi yang kemudian diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan.

Terkait dengan Laporan Polisi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan Saudari selaku Pelapor, Saksi-Saksi, dan juga Terlapor, yaitu suami Saudari, guna dimintai klarifikasi awal dalam tahap penyelidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (5) KUHAP yang menyatakan:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Apabila dalam proses penyelidikan tersebut petugas kepolisian yang memeriksa merasa cukup yakin akan dugaan telah terjadinya tindak pidana, pemeriksaan perkaranya akan ditingkatkan kepada tahap penyidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (2) KUHAP yang menyatakan:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Seluruh proses mulai dari pembuatan Laporan Polisi, pemeriksaan di tahap Penyelidikan, sampai kepada tahap Penyidikan, dapat Saudari lakukan sendiri ataupun dengan didampingi oleh Penasihat Hukum/pengacara yang ditunjuk.

Demikian jawaban dari kami, semoga dapat bermanfaat.

Salam.

Yudhi Ongkowijaya, S.H., M.H.
Partner pada Law Office ELMA & Partners
www.lawofficeelma.com

Simak juga 'Di-ghosting Pasangan, Bolehkah Saya Nikah Lagi?':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT