ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Saya Bawahan Jadi Saksi Korupsi Owner Perusahaan, Apakah Wajib Datang?

Tim detikcom - detikNews
Senin, 15 Agu 2022 09:50 WIB
Poster
Ilustrasi korupsi (Foto: Edi Wahyono)
Jakarta -

Dalam waktu dua tahun terakhir, aparat penegak hukum mulai membidik kejahatan korporasi dengan delik korupsi. Duduk sebagai tersangka owner perusahaan. Lalu bagaimana nasib bawahan?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate sebagai berikut:

Apabila owner perusahaan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian/kejaksaan karena kasus korupsi, kemudian kepolisian/kejaksaan melakukan undangan pemeriksaan kepada pekerja sebagai pekerja di perusahaan owner tersebut.

Apakah pekerja yang dipanggil untuk menjadi saksi tersebut wajib datang meskipun tidak ada surat tugas untuk memberikan keterangan?

Pembaca lain juga bisa mengirim pertanyaan seputar hukum yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com.

Untuk menjawab pertanyaan pembaca detik's Advocate di atas, kami meminta pendapat Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI). Berikut penjelasan lengkapnya:

Di sini perlu kami jelaskan mengenai saksi dahulu, bahwa di dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP dengan kutipan sebagai berikut:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Menolak panggilan sebagai saksi dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana menurut Pasal 224 KUHP, ancaman hukuman bagi mereka yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyebutkan:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan dalam perkara lain paling lama 6 bulan.

Seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana diwajibkan untuk hadir. Hal ini diatur pada Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP:

Sesorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut, bila seseorang itu tidak hadir dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Jadi level panggilan dari penyidik sifatnya memaksa, karena ada sanksi hukumnya.

Jadi saksi yang dipanggil guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, karena sebagaimana telah diatur oleh KUHAP maka, pekerja tersebut tidak perlu mendapatkan surat tugas dari perusahaan tersebut untuk memberikan keterangan.

Karena hal ini juga bisa karyawan tersebut menjadi saksi yang meringankan (a de charge) sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP, dengan kutipan sebagai berikut:

Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

Atau juga karyawan tersebut bisa menjadi saksi yang memberatkan (a charge).

Hal ini berbeda untuk perkara perdata, kedudukan saksi bersifat sukarela. Namun manakala dipanggil oleh pengadilan maka sifatnya berubah menjadi memaksa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 139 HIR yang menjelaskan mengenai keterangan saksi di perkara perdata yang berbunyi:

1. Jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran tuntutannya dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau oleh sebab hal lain tidak dapat dibawa menurut yang ditentukan pada Pasal 121, maka pengadilan negeri akan menentukan hari persidangan kemudian, pada waktu mana akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh seorang penjabat yang berkuasa menghadap pada sidang hari itu.

2. Panggilan serupa itu dijalankan juga kepada saksi-saksi yang mesti didengar oleh pengadilan negeri menurut perintah oleh karena jabatannya.

Pemeriksaan saksi-saksi dapat dilakukan atas permintaan dari penggugat atau tergugat yang memperkuat dalil dan bukti akan kebenarannya, atau atas inisiatif hakim sendiri. Penggugat dan tergugat dapat membawa sendiri saksi-saksi untuk hadir di PN (pengadilan negeri) untuk didengar keterangan oleh hakim.

Menjadi saksi dalam perkara perdata didasari atas ajakan salah satu pihak yang berperkara. Mengajukan saksi dalam perkara perdata bukanlah kewajiban tetapi merupakan hak.

Sehingga menjadi saksi dalam perkara perdata bukan merupakan kewajiban negara. Pada prinsipnya menjadi saksi dalam perkara perdata adalah kewajiban hukum, tetapi tidak menjadi keharusan.

Berdasarkan pada pengalaman saksi ahli/saksi dari pihak non-pemerintah dalam perkara yang diajukan oleh pengacara tidak wajib hadir dan tidak memerlukan surat tugas. Bila saksi yang hadir dari pihak pemerintah yang diajukan oleh pengacara atas inisiatif hakim menanyakan surat tugas dari saksi tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan saksi harus hadir dalam tahap penyidikan, penuntutan dan memberikan keahlian.

Bagaimana jika ada panggilan klarifikasi dari penyidik?

Maka hal tersebut tidak wajib.

Sebagai tambahan, saksi dapat didampingi pengacara sesuai UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 5 ayat 1 huruf L yang menegaskan saksi berhak mendapatkan nasihat hukum.

Terima kasih

Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI)

Bireven Aruan, Faisal Wahyudi Wahid Putra, Intan Nur Rachmawanti, Asep Dedi, Indra Rusmi, John Sidabutar, Johan Imanuel, Erwin Purnama.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT