KPK Minta Atasan di TGUPP DKI Periksa BW soal Konflik Kepentingan

ADVERTISEMENT

KPK Minta Atasan di TGUPP DKI Periksa BW soal Konflik Kepentingan

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 20 Jul 2022 16:21 WIB
Sidang praperadilan Mardani Maming (Wilda-detikcom)
Sidang praperadilan Mardani Maming. (Wilda/detikcom)
Jakarta -

KPK meminta agar Bambang Widjojanto (BW) dicoret dari daftar pengacara mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming di sidang praperadilan penetapan tersangka. KPK juga menilai BW harus diperiksa terkait dugaan konflik kepentingan.

Sebagai informasi, BW merupakan Ketua bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta meski belakangan mengaku telah mengundur diri. Sementara menurut KPK, Mardani Maming merupakan pemegang saham yang menjalankan usaha di DKI.

Kepala Biro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin mengatakan jabatan yang sempat diduduki BW di TGUPP juga berkaitan dengan swasta. Dia menyebut hal itu membuat munculnya potensi benturan kepentingan antara tugas dan fungsi BW di TGUPP dengan posisinya sebagai pengacara Mardani Maming.

"Saudara Bambang Widjojanto selaku Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi antara lain memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang hukum dan pencegahan korupsi dan melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, tokoh, pemerhati, ahli, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang hukum dan pencegahan korupsi," kata Burhanuddin dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Rabu (20/7/2022).

"Dengan demikian, terdapat benturan kepentingan (conflict of interest) antara tugas dan fungsi Bambang Widjojanto selaku Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP dengan posisi sebagai kuasa hukum pemohon selaku pemilik/pemegang saham/pengurus perseroan yang menjadi lingkup/objek dari regulasi/kebijakan yang menjadi tugasnya," sambungnya.

KPK menyebut BW diduga melanggar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Benturan Kepentingan dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1279 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dia mengatakan ketentuan tersebut berlaku bagi ASN maupun non-ASN di Pemprov DKI.

Burhanuddin mengatakan potensi benturan kepentingan itu harus dilaporkan ke atasan BW secara tertulis. KPK juga menilai BW seharusnya diperiksa.

"Adapun adanya potensi benturan kepentingan (conflict of interest) harus dilaporkan ke atasan secara tertulis dan dilakukan pemeriksaan dan keputusan hasil pemeriksaan ditembuskan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta," ucapnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'BW Sebut Era Jokowi Telah Hancurkan Upaya Pemberantasan Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]




ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT