KPK: Mardani Maming Punya Usaha di DKI, Posisi BW Conflict of Interest!

ADVERTISEMENT

KPK: Mardani Maming Punya Usaha di DKI, Posisi BW Conflict of Interest!

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 20 Jul 2022 15:54 WIB
Sidang praperadilan Mardani Maming (Wilda-detikcom)
Sidang praperadilan Mardani Maming. (Wilda/detikcom)
Jakarta -

KPK meminta Bambang Widjojanto (BW) dicoret dari kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, dalam gugatan praperadilan penetapan tersangka. KPK menilai ada konflik kepentingan antara BW sebagai Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP DKI dengan Maming yang punya perusahaan di DKI.

"Hal ini karena pemohon praperadilan (MM) merupakan pemegang saham dan/atau menjadi pengurus dan/atau terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang beralamat/berkedudukan/mempunyai kantor/menjalankan usaha di DKI Jakarta, di antaranya PT Batulicin Enam Sembilan dan perusahaan-perusahaan yang diduga terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pemohon pun memiliki alamat, berkedudukan, mempunyai kantor dan/atau menjalankan usaha di DKI Jakarta, di antaranya PT Prolindo Cipta Nusantara," kata Kepala Biro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/7/2022).

Burhanuddin mengatakan jabatan yang diemban BW itu tak hanya melaksanakan koordinasi dengan pemerintah, tapi juga dengan swasta. Dia menyebut ada konflik kepentingan antara tugas BW di TGUPP dengan posisinya sebagai kuasa hukum Mardani Maming.

"Selain itu tugas Saudara Bambang Widjojanto selaku Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi antara lain memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang hukum dan pencegahan korupsi dan melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, tokoh, pemerhati, ahli, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang hukum dan pencegahan korupsi," kata Burhanuddin.

"Dengan demikian, terdapat benturan kepentingan (conflict of interest) antara tugas dan fungsi Bambang Widjojanto selaku Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP dengan posisi sebagai kuasa hukum pemohon selaku pemilik/pemegang saham/pengurus perseroan yang menjadi lingkup/objek dari regulasi/kebijakan yang menjadi tugasnya," sambungnya.

KPK kemudian menjelaskan aturan yang diduga dilanggar BW, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Benturan Kepentingan dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1279 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Burhanuddin menyebut ketentuan tersebut berlaku bagi pegawai ASN maupun pegawai non-ASN di Pemprov DKI.

"Demikian maka Saudara Bambang Widjojanto sebagai Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP yang berstatus non-ASN pun terikat dengan ketentuan benturan kepentingan (conflict of interest) tersebut," ujarnya.

BW sendiri mengaku telah mundur dari TGUPP. Dia mundur agar fokus sebagai pengacara Mardani Maming.

"Ya betul. Saya sebaiknya tidak aktif agar lebih fokus di praperadilan dan meminimalisasi potensi konflik kepentingan," kata BW kepada detikcom, Rabu (20/7).

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Mardani H Maming Merasa Dikriminalisasi, Begini Respons KPK':

[Gambas:Video 20detik]




ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT