.webp)
Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurus masalah minyak goreng. Tugas baru yang diemban Luhut menuai pujian dan sindiran dari berbagai pihak.
Cerita Luhut mendapat tugas mengurusi minyak goreng disampaikan saat bicara dalam acara Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI seperti dilihat dari kanal YouTube Gamki Balikpapan, Selasa (24/5). Acara itu digelar pada 21 Mei 2022.
"Saya minta maaf tidak bisa hadir sendiri, saya sudah siap untuk hadir di sana. Tapi, tiba-tiba Presiden perintahkan saya untuk urus minyak goreng," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut mengatakan dirinya ikut mengurus kelangkaan minyak goreng usai diperintah Jokowi. Dia berharap kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia segera tuntas.
"Sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng dan kita berharap itu bisa nanti tidak terlalu lama kita selesaikan," ucapnya.
Legislator Kasihan
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Deddy Yevri mempertanyakan di mana para menteri yang mengurus minyak goreng. Sementara Luhut diketahui sudah mengemban banyak jabatan saat pemerintahan Jokowi.
"Pak Luhut itu kan sudah banyak pekerjaan sebagai Menko Marves, kenapa sekarang diserahi tugas mengambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian sekaligus?" kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (24/5).
Lebih lanjut, Deddy menyebut penunjukan tersebut juga memperlihatkan pemerintah tidak punya solusi selain Luhut. Dia lantas menyinggung potensi disharmoni kabinet.
"Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet," ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga khawatir penunjukan Luhut juga bisa menimbulkan isu konflik kepentingan yang melibatkan Luhut. "Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat," terang Deddy.
"Jika itu terjadi, kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi. Apalagi jabatannya sudah sangat banyak, kesannya jadi seolah-oleh tidak ada orang lain yang bisa bekerja selain LBP," lanjutnya.
Kemudian, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini mengatakan masalah minyak goreng merupakan masalah konsistensi dalam penegakan aturan dan undang-undang yang sudah ada. Karena itu, menurutnya, tidak berpengaruh sosok pribadi siapa pun yang ditunjuk mengurus hal itu.
"Jadi kata kuncinya ada pada proses penegakan hukum, pada sistem dan bukan pada sosok pribadi, karena sudah ada mekanisme untuk itu. Saya berpendapat, silakan para pihak yang berwenang sesuai UU dan regulasi menjalankan tugasnya. Dan saya pribadi berharap agar proses hukum di Kejaksaan Agung terus berjalan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang ada," tuturnya.
Saksikan Video 'Dapat Seabrek Tugas dari Jokowi, Luhut Cerita Alasannya':
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Penunjukan Luhut Dinilai Puncak Kekesalan Jokowi
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade melihat Jokowi tengah dalam puncak kekesalan terhadap menteri-menteri di bidang minyak goreng. Oleh sebab itu, Jokowi menunjuk Luhut untuk mengurus minyak goreng.
"Keputusan Presiden Jokowi itu menunjukkan presiden sudah dalam puncak kekesalannya dengan menteri-menteri yang mengurusi minyak goreng, sehingga akhirnya dipakai ilmu 'L4', 'Luhut lagi Luhut lagi'. Jadi ini kekesalan dan kemarahan presiden terhadap menteri-menteri yang urus ini sehingga akhirnya Pak Luhut ditugaskan, pasti ada pro-kontra," kata Andre saat dihubungi, Selasa (24/5).
Andre mengingatkan Luhut bahwa persoalan minyak goreng bukan perkara mudah. Menurutnya, butuh konsistensi, ketegasan, dan nyali untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng.
"Urusan minyak goreng urusannya nggak urusan sederhana, soal ketegasan. Kedua, soal konsistensi menegakkan aturan; ketiga, soal nyali; nah mudah-mudahan Pak Luhut bisa menyelesaikan permasalahan minyak goreng, meski akan terjadi perdebatan pro dan kontra di publik kenapa 'L4' lagi gitu lo," katanya.
Luhut Dinilai Tuntaskan Masalah
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar Nusron Wahid yakin Luhut bisa menyelesaikan polemik minyak goreng. Bagi Nusron, sejumlah tugas yang pernah diemban Luhut tuntas.
"Hampir semua penugasan yang diberikan Presiden kepada Menko Marves Luhut Pandjaitan, done dan delivered. Kita berharap agar harga minyak goreng kembali stabil, curah Rp 14.000 dan kemasan sederhana Rp 16.000. Saya yakin Pak Luhut bisa mengatasi itu dengan jam terbang, pengalaman dan jejaring yang dimiliki," kata Nusron kepada wartawan, Selasa (24/5).
Dia juga bicara soal Luhut yang lagi-lagi diberi tugas khusus oleh Jokowi. Nusron menilai hal tersebut harus dihormati.
"Siapa pun yang ditugasi pemerintah untuk mengurus minyak goreng kita harus hormati. Jangan lihat siapa orang yang menjalankannya dan mendapat tugas dari Bapak Presiden. Lihat hasil dan kinerjanya. Itu yang penting," katanya.
'Menko Minyak Goreng'
Partai Demokrat menyoroti penunjukan kembali Luhut untuk membereskan permasalahan di kabinet. Demokrat menyentil dengan sebutan 'Menko Minyak Goreng'.
"Satu sisi, hak prerogatif Presiden sebenarnya, untuk menugaskan siapapun untuk bisa membereskan permasalahan di kabinet. Terutama yang berdampak bagi masyarakat banyak. Di sisi lain, ini menunjukkan ada permasalahan yang sangat serius di kabinet," kata Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi, Selasa (24/5).
Herzaky menilai memang ada persoalan mismanajemen yang mendalam di dalam kabinet Jokowi. Menurutnya, ada roda organisasi yang memang tidak berjalan dan harus dievaluasi, khususnya kementerian yang menangani persoalan minyak goreng.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
"Karena banyak permasalahan tidak ditangani dengan baik oleh kementerian terkait dan membutuhkan sosok menteri lain untuk memperbaikinya. Ada roda organisasi yang tidak berjalan dengan baik. Tentu harus ada evaluasi terkait kinerja menteri terkait," ucapnya.
Meski demikian, Herzaky menyoroti penunjukan kembali Luhut untuk mengemban tugas mengurusi minyak goreng lantaran ada kesan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sosoknya. Dia menyebut bisa-bisa Luhut sekarang dianggap 'menko minyak goreng'.
"Apalagi, tiap permasalahan besar yang muncul, selalu diserahkan kepada satu nama untuk ditangani. Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini. Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng, saking mendesaknya masalah minyak goreng ini untuk ditangani, karena sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai," katanya.
Jokowi Tidak Percaya Menko Airlangga?
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak mempertanyakan alasan Jokowi menunjuk Luhut. Amin Ak bertanya apakah Jokowi tak percaya dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengurusi minyak goreng.
"Berdasarkan tupoksinya, persoalan minyak goreng menjadi urusan Menko Perekonomian. Dari sudut pandang mana pun, baik masalah hulu (CPO) maupun hilir (minyak goreng), itu menjadi domain Kemenko Perekonomian. Apakah Jokowi tidak percaya dengan Airlangga Hartarto yang menjadi Menkonya, atau Airlangga Hartarto dianggap gagal? Ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat," kata Amin Ak saat dihubungi, Selasa (24/5).
Tak hanya itu, Amin menilai, dari sisi hilir, industri minyak goreng menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian, sedangkan urusan distribusi dan perdagangan minyak goreng, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor, menjadi domain Kementerian Perdagangan, dan sisi hulu (produksi CPO) kementerian yang mengurusi adalah Kementerian Pertanian. Menurutnya, ketiga kementerian itu dibawahi Kemenko Perekonomian, bukan Kemenkomarves yang dipimpin Luhut.
"Tata kelola pemerintahan menjadi keluar dari tupoksinya justru karena kebijakan presiden sendiri. Ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan ke depan. Kesannya jadi suka-suka. Penunjukan Menko Maritim dan Investasi untuk menangani persoalan minyak goreng menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan Jokowi," ujarnya.
Respons Santai Luhut
Luhut buka suara menanggapi soal 'Menko Minyak Goreng'. Luhut menanggapi sindiran 'Menko Minyak Goreng' dengan santai.
"Saya hanya bantu saja. Jadi kalau ada tadi Demokrat yang tanya-tanya itu, tanya ke diri dia," kata Luhut di JCC, Selasa (24/5).
Demokrat menyinggung akan ada ketidakseimbangan dalam kabinet jika hanya Luhut yang dipercaya Jokowi. Luhut mengatakan bukan hanya dirinya, tapi semua menteri di dalam kabinet turut dilibatkan dan bekerja.
"Saya hanya membantu saja, kerja kita semua sama, kerja keras. Tadi menteri perdagangan juga sama," ujarnya.
Luhut kemudian menjamin persoalan minyak goreng akan segera terselesaikan. Kata Luhut, hal ini bisa terlihat dari suplai yang cukup hingga harga yang berangsur turun.
"Sekarang saya kira insyaallah akan beres tuh minyak goreng, yang penting kan selesai. Ya insyaallah akan beres," ujarnya.
"Supply hari ini sudah cukup, lebih dan sekarang harga sudah mulai turun kita pastikan distribusi jalan, penyaluran jalan, pengawasan jalan oleh Satgas pangan," imbuh Luhut.
(rfs/rfs)
