Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, PKS: Jokowi Tidak Percaya Menko Airlangga?

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 24 Mei 2022 16:06 WIB
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS Komisi VI, Amin Ak
Amin Ak PKS (Zhacky/detikcom)
Jakarta -

Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengurus persoalan minyak goreng (migor). Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak mempertanyakan alasan Jokowi menunjuk Luhut.

"Berdasarkan tupoksinya, persoalan minyak goreng menjadi urusan Menko Perekonomian. Dari sudut pandang mana pun, baik masalah hulu (CPO) maupun hilir (minyak goreng), itu menjadi domain Kemenko Perekonomian. Apakah Jokowi tidak percaya dengan Airlangga Hartarto yang menjadi Menkonya, atau Airlangga Hartarto dianggap gagal? Ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat," kata Amin Ak saat dihubungi, Selasa (24/5/2022).

Tak hanya itu, Amin menilai, dari sisi hilir, industri minyak goreng menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian, sedangkan urusan distribusi dan perdagangan minyak goreng, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor, menjadi domain Kementerian Perdagangan, dan sisi hulu (produksi CPO) kementerian yang mengurusi adalah Kementerian Pertanian. Menurutnya, ketiga kementerian itu dibawahi Kemenko Perekonomian, bukan Kemenkomarves yang dipimpin Luhut.

"Tata kelola pemerintahan menjadi keluar dari tupoksinya justru karena kebijakan presiden sendiri. Ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan ke depan. Kesannya jadi suka-suka. Penunjukan Menko Maritim dan Investasi untuk menangani persoalan minyak goreng menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan Jokowi," ujarnya.

Selain itu, anggota DPR dari dapil Jawa Timur IV ini menilai penunjukan Luhut yang melanggar tupoksi juga menyiratkan dua kemungkinan, yaitu adanya kondisi kegawatan yang sudah tidak bisa ditangani secara biasa oleh pemerintah (khususnya dua menteri terkait).

"Bagaimanapun presiden punya semua instrumen untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Baik instrumen hukum, ekonomi, maupun politik, mengapa instrumen yang ada tidak digunakan?" ujar dia.

"Ada potensi konflik kepentingan atas penunjukan Menteri Luhut untuk penyelesaian masalah minyak goreng ini karena diduga adanya kedekatan LBP dengan pengusaha sawit besar," lanjut dia.

Simak selengkapnya soal penunjukan Luhut di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Luhut Dapat Tugas Baru dari Jokowi Atasi Masalah Minyak Goreng':

[Gambas:Video 20detik]