Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurus masalah minyak goreng. Tugas baru yang diemban Luhut menuai pujian dan sindiran dari berbagai pihak.
Cerita Luhut mendapat tugas mengurusi minyak goreng disampaikan saat bicara dalam acara Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI seperti dilihat dari kanal YouTube Gamki Balikpapan, Selasa (24/5). Acara itu digelar pada 21 Mei 2022.
"Saya minta maaf tidak bisa hadir sendiri, saya sudah siap untuk hadir di sana. Tapi, tiba-tiba Presiden perintahkan saya untuk urus minyak goreng," ucapnya.
Luhut mengatakan dirinya ikut mengurus kelangkaan minyak goreng usai diperintah Jokowi. Dia berharap kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia segera tuntas.
"Sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng dan kita berharap itu bisa nanti tidak terlalu lama kita selesaikan," ucapnya.
Legislator Kasihan
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Deddy Yevri mempertanyakan di mana para menteri yang mengurus minyak goreng. Sementara Luhut diketahui sudah mengemban banyak jabatan saat pemerintahan Jokowi.
"Pak Luhut itu kan sudah banyak pekerjaan sebagai Menko Marves, kenapa sekarang diserahi tugas mengambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian sekaligus?" kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (24/5).
Lebih lanjut, Deddy menyebut penunjukan tersebut juga memperlihatkan pemerintah tidak punya solusi selain Luhut. Dia lantas menyinggung potensi disharmoni kabinet.
"Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet," ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga khawatir penunjukan Luhut juga bisa menimbulkan isu konflik kepentingan yang melibatkan Luhut. "Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat," terang Deddy.
"Jika itu terjadi, kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi. Apalagi jabatannya sudah sangat banyak, kesannya jadi seolah-oleh tidak ada orang lain yang bisa bekerja selain LBP," lanjutnya.
Kemudian, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini mengatakan masalah minyak goreng merupakan masalah konsistensi dalam penegakan aturan dan undang-undang yang sudah ada. Karena itu, menurutnya, tidak berpengaruh sosok pribadi siapa pun yang ditunjuk mengurus hal itu.
"Jadi kata kuncinya ada pada proses penegakan hukum, pada sistem dan bukan pada sosok pribadi, karena sudah ada mekanisme untuk itu. Saya berpendapat, silakan para pihak yang berwenang sesuai UU dan regulasi menjalankan tugasnya. Dan saya pribadi berharap agar proses hukum di Kejaksaan Agung terus berjalan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang ada," tuturnya.
Saksikan Video 'Dapat Seabrek Tugas dari Jokowi, Luhut Cerita Alasannya':
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
(rfs/rfs)