.webp)
"Karena banyak permasalahan tidak ditangani dengan baik oleh kementerian terkait dan membutuhkan sosok menteri lain untuk memperbaikinya. Ada roda organisasi yang tidak berjalan dengan baik. Tentu harus ada evaluasi terkait kinerja menteri terkait," ucapnya.
Meski demikian, Herzaky menyoroti penunjukan kembali Luhut untuk mengemban tugas mengurusi minyak goreng lantaran ada kesan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sosoknya. Dia menyebut bisa-bisa Luhut sekarang dianggap 'menko minyak goreng'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apalagi, tiap permasalahan besar yang muncul, selalu diserahkan kepada satu nama untuk ditangani. Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini. Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng, saking mendesaknya masalah minyak goreng ini untuk ditangani, karena sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai," katanya.
Jokowi Tidak Percaya Menko Airlangga?
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak mempertanyakan alasan Jokowi menunjuk Luhut. Amin Ak bertanya apakah Jokowi tak percaya dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengurusi minyak goreng.
"Berdasarkan tupoksinya, persoalan minyak goreng menjadi urusan Menko Perekonomian. Dari sudut pandang mana pun, baik masalah hulu (CPO) maupun hilir (minyak goreng), itu menjadi domain Kemenko Perekonomian. Apakah Jokowi tidak percaya dengan Airlangga Hartarto yang menjadi Menkonya, atau Airlangga Hartarto dianggap gagal? Ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat," kata Amin Ak saat dihubungi, Selasa (24/5).
Tak hanya itu, Amin menilai, dari sisi hilir, industri minyak goreng menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian, sedangkan urusan distribusi dan perdagangan minyak goreng, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor, menjadi domain Kementerian Perdagangan, dan sisi hulu (produksi CPO) kementerian yang mengurusi adalah Kementerian Pertanian. Menurutnya, ketiga kementerian itu dibawahi Kemenko Perekonomian, bukan Kemenkomarves yang dipimpin Luhut.
"Tata kelola pemerintahan menjadi keluar dari tupoksinya justru karena kebijakan presiden sendiri. Ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan ke depan. Kesannya jadi suka-suka. Penunjukan Menko Maritim dan Investasi untuk menangani persoalan minyak goreng menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan Jokowi," ujarnya.
Respons Santai Luhut
Luhut buka suara menanggapi soal 'Menko Minyak Goreng'. Luhut menanggapi sindiran 'Menko Minyak Goreng' dengan santai.
"Saya hanya bantu saja. Jadi kalau ada tadi Demokrat yang tanya-tanya itu, tanya ke diri dia," kata Luhut di JCC, Selasa (24/5).
Demokrat menyinggung akan ada ketidakseimbangan dalam kabinet jika hanya Luhut yang dipercaya Jokowi. Luhut mengatakan bukan hanya dirinya, tapi semua menteri di dalam kabinet turut dilibatkan dan bekerja.
"Saya hanya membantu saja, kerja kita semua sama, kerja keras. Tadi menteri perdagangan juga sama," ujarnya.
Luhut kemudian menjamin persoalan minyak goreng akan segera terselesaikan. Kata Luhut, hal ini bisa terlihat dari suplai yang cukup hingga harga yang berangsur turun.
"Sekarang saya kira insyaallah akan beres tuh minyak goreng, yang penting kan selesai. Ya insyaallah akan beres," ujarnya.
"Supply hari ini sudah cukup, lebih dan sekarang harga sudah mulai turun kita pastikan distribusi jalan, penyaluran jalan, pengawasan jalan oleh Satgas pangan," imbuh Luhut.
(rfs/rfs)
