Perjalanan Kontroversi Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 M Hingga Dibatalkan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 18 Mei 2022 09:04 WIB
Ilustrasi Gedung DPR (Andhika/detikcom)
Ilustrasi Gedung DPR (Andhika/detikcom)
Jakarta -

Pengadaan gorden untuk rumah dinas jabatan anggota DPR RI senilai Rp 43,5 miliar akhirnya dibatalkan. Munculnya pengadaan gorden, sempat gaduh di tengah jalan, hingga akhirnya pengadaan itu dibatalkan.

Berdasarkan catatan detikcom, Rabu (18/5/2022), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR memutuskan tidak melanjutkan proyek gorden rumah jabatan anggota (RJA) DPR yang mencapai Rp 43,5 miliar, Selasa (17/5).

Berikut perjalanan gorden rumah dinas DPR RI hingga dibatalkan:

1. Awal Dianggarkan Rp 48,7 M dari APBN

DPR RI awalnya menganggarkan Rp 48,7 miliar untuk membeli gorden rumah dinas anggota DPR RI. Anggaran itu berasal dari APBN 2022.

Dilihat detikcom dari situs LPSE DPR RI, Sabtu (26/3), tender tersebut diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata' dengan kode tender 732087.

Tender saat ini berada pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Ada 49 peserta tender yang telah terdaftar.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000 (Rp 48,7 miliar). Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84 (Rp 45,7 miliar)," demikian tertulis dalam situs itu.

Pimpinan DPR mengaku baru mendengar informasi saat itu. Pimpinan Dewan memastikan usulan ini tidak datang dari anggota Dewan.

"Kita baru tahu dari media. Informasi ini akan kita cek lagi kepada Sekjen DPR untuk kita konfirmasi," kata Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad kepada detikcom, Sabtu (26/3).

Dia menjelaskan penganggaran untuk masalah barang-barang di DPR itu tidak muncul dari usulan anggota DPR. Penganggaran itu dibikin oleh Sekretariat Jenderal DPR.

"Untuk perencanaannya, kita nggak ikut campur. Itu bukan usulan anggota Dewan dan memang anggota Dewan tidak berhak mengusulkan. Itu kewenangan Kesekjenan selaku pemegang kuasa anggaran," kata Dasco.

2. Gorden Per Rumah Rp 90 Juta

Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan soal anggaran Rp 48,7 miliar untuk mengganti gorden di rumah jabatan anggota Dewan. Iskandar mengatakan anggaran dialokasikan untuk 505 unit rumah dan tiap rumah mendapat Rp 90 juta.

"Anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata-rata Rp 80 juta sekian dengan pajak sekitar Rp 90 jutaan per rumah," kata Indra Iskandar kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (28/3).

Indra menjelaskan pengajuan anggaran untuk penggantian gorden sudah diajukan sejak 13 tahun yang lalu, namun sampai saat ini belum terwujud. Dia mengatakan penggantian gorden baru diajukan saat anggaran tersedia di 2022.

"Ini diajukan semenjak 2009, 13 tahun lalu ya, 13 tahun lalu sampai sekarang nggak pernah ada, nggak pernah diganti. Sehingga kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian rumah gorden-gorden anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun," ujar Indra.

Indra menjelaskan tiap rumah akan mendapatkan 11 item gorden. Ke-11 item itu terdiri untuk ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, ruang kerja, ruang tidur utama, dapur, tangga, tiga ruang tidur anak, ruang keluarga dan ruang tidur asisten rumah tangga.

"Komponennya itu lantai satu untuk jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, jendela tangga. Untuk lantai dua jendela ruang tidur anak, kemudian jendela ruang tidur anak, jendela ruang tidur anak, jendela ruang keluarga dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga," jelas Indra.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: