.webp)
Desakan agar tender pengadaan gorden untuk rumah dinas (rumdin) jabatan anggota DPR RI dibatalkan semakin kencang. Terkini, desakan agar tender gorden senilai Rp 43,5 miliar itu dibatalkan datang dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) juga memandang 'sebelah mata' tender gorden tersebut. Diketahui, proses lelang pengadaan gorden rumdin anggota DPR itu telah selesai.
Desakan agar tender gorden DPR dibatalkan disampaikan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah. Politikus PDIP itu menyebut desakan pembatalan bukan karena proses tender yang tidak transparan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut hemat saya, melihat kecenderungan masyarakat terhadap gorden 40 rumah jabatan anggota DPR Rp 43,5 miliar. Dari sisi proses transparansi semua terpenuhi, namun sekarang sudah menjadi pro dan kontra, bukan masalah transparansi, bukan persoalan proses yang terjadi dalam pelelangan," kata Said Abdullah kepada wartawan, Kamis (12/5/2022).
Said menganggap tender gorden itu seolah melukai hati masyarakat yang kini masih dilanda kesulitan akibat pandemi COVID-19. Karena anggapan itulah, Said menilai tender tersebut mesti dibatalkan.
"Namun seakan-akan ini 'melukai' hati masyarakat kita di tengah pandemi. Hemat saya selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI, alangkah baiknya jika kemudian dengan tegas mengatakan ke publik bahwa Rp 43,5 miliar itu untuk gorden rumah jabatan anggota DPR dibatalkan saja," ucap Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP itu.
PSI Galang Koin
Di lain pihak, PSI terbilang menggunakan cara yang terbilang unik dalam menolak tender gorden DPR Rp 43,5 miliar. Penolakan PSI ditunjukkan dengan mengadakan aksi galang koin.
Bukan hanya sebagai bentuk penolakan. Ketua Umum PSI Giring Ganesha menyebut aksi galang koin dilakukan sebagai bentuk sindiran.
"Di bawah pimpinan Direktorat Advokasi Kebijakan Publik ini, kita membuat gerakan koin untuk gorden rumah dinas DPR sebagai bentuk keprihatinan, tetapi di saat bersama juga kritik dan juga sebetulnya sarkasme juga," kata Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha dalam jumpa pers di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).
"Masak, sampai kita patungan untuk beli gorden anggota DPR RI kita, yang kita tahu adalah anggota DPR kita gajinya juga alhamdulillah banyak," imbuhnya.
Aksi galang koin ini digelar kantor DPP PSI kemarin. Giring ikut menyumbang. Mantan vokalis band ternama asal Indonesia itu secara simbolis memasukkan koin pecahan Rp 200 ke kotak warna putih bertulisan 'Koin Untuk Gorden Rumah Dinas DPR'.
Simak video 'Alasan Ketua Banggar Minta Pengadaan Gorden DPR Rp 43,5 M':
Simak kritik keras Formappi di halaman berikutnya.
Tender Gorden Tidak Penting
Sementara Formappi menilai tender gorden DPR bukan kebutuhan penting yang mesti tersedia saat ini. Terlebih, rumdin yang bakal dipasangi gorden mewah itu tak semuanya ditinggali oleh anggota DPR.
"Besarnya anggaran tersebut berbanding terbalik dengan urgensi karena sebagian di antaranya tak dihuni sendiri oleh anggota DPR. Apalagi jika mengacu pada situasi perekonomian bangsa yang masih lesu pascapandemi COVID-19," kata peneliti dari Formappi Bidang Pengawasan, M Djadijono, saat konferensi pers secara daring, Kamis (12/5/2022).
Djadijono mengatakan kewenangan perencanaan dan pelaksanaan proyek gorden yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) bukan berarti melepas tanggung jawab DPR secara kelembagaan. Ihwalnya, fraksi DPR juga terlibat dalam mekanisme pengusulan proyek itu.
"Bahwa ada mekanisme pengusulan proyek dari anggota DPR melalui AKD dan fraksi sesungguhnya membuat DPR secara kelembagaan tetap bertanggung jawab atas munculnya proyek gorden tersebut," kata Djadijono.
