Banggar Minta Pengadaan Gorden Rumdin DPR Dibatalkan, PPP: Sembako Lagi Naik

Dwi Andayani - detikNews
Jumat, 13 Mei 2022 08:32 WIB
Wasekjen PPP Achmad Baidowi
Foto: Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Zhacky/detikcom)
Jakarta -

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong pengadaan gorden rumah dinas (rumdin) anggota DPR senilai Rp 43,5 miliar dibatalkan. PPP menegaskan sejak awal pihaknya telah menolak pengadaan tersebut.

"Sedari awal PPP sudah keberatan dengan pengadaan hal tersebut," Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek saat dihubungi Kamis (12/5/2022).

Awiek mengatakan pengadaan gorden rumdin anggota DPR tidak tepat. Terlebih menurutnya dilakukan dalam situasi negara tengah mengalami kesulitan dalam perekonomian.

"Karena memang dalam situasi yang tidak pas di tengah negara ataupun masyarakat tengah mengalami kekurangan atau kesulitan dalam perekonomian. Di tengah sembako lagi naik tiba-tiba ada anggaran untuk gorden," ujar Awiek.

Menurut Awiek DPR menjadi korban dengan adanya pengadaan gorden ini. Hal ini kata Awiek disebabkan anggota DPR tidak tau menau terkait pengadaan yang dilakukan kesekjenan.

"Yang jadi korban itu DPR. Anggota DPR-nya itu tidak tau menau tentang ini, dari awal sejak pertama kali muncul fraksi PPP sudah menolak," imbuhnya.

Ketua Banggar Minta Pengadaan Dibatalkan

Diketahui sebelumnya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mendorong pengadaan gorden itu dibatalkan. Said mengatakan penolakan terhadap pengadaan gorden puluhan miliar rupiah itu bukanlah soal transparansi ataupun proses pelelangan tender. Tapi jumlah anggarannya yang melukai masyarakat di tengah situasi krisis akibat pandemi.

"Menurut hemat saya, melihat kecenderungan masyarakat terhadap gorden 40 rumah jabatan anggota DPR Rp 43,5 miliar. Dari sisi proses transparansi semua terpenuhi, namun sekarang sudah menjadi pro dan kontra, bukan masalah transparansi, bukan persoalan proses yang terjadi dalam pelelangan," kata Said Abdullah kepada wartawan, Kamis (12/5/2022).

"Namun seakan-akan ini 'melukai' hati masyarakat kita di tengah pandemi. Hemat saya selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI, alangkah baiknya jika kemudian dengan tegas mengatakan ke publik bahwa Rp 43,5 miliar itu untuk gorden rumah jabatan anggota DPR dibatalkan saja," tegasnya.

Said mengatakan pengadaan gorden itu tak lagi memenuhi manfaat. Dia mengetahui soal proses penganggaran gorden tersebut. Untuk itu, Said merasa dirinya bertanggung jawab atas penganggaran tersebut.

(dwia/idn)