Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid mengkritik Sekretariat Jenderal DPR RI berkaitan dengan pengadaan gorden rumah dinas DPR yang dimenangkan oleh tender dengan harga Rp 43,5 miliar. Anwar menyinggung kurangnya sense of crisis.
"Sangat tidak elok dan sense of crisis-nya kurang," kata Anwar kepada wartawan, Senin (9/5/2022).
Anwar menyebut seharusnya Sekjen DPR RI membuat anggar sesuai prioritas. Sedangkan persoalan gorden dan laundry dinilai bukan prioritas saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kesekjenan itu dalam membuat anggaran sistem prioritaslah," ucapnya.
"Kalau perlu di masa kondisi negara dalam resesi ini untuk rumah jabatan sekadar gorden, laundry, juga bisa daripada mengeluarkan anggaran negara sementara rakyat sangat membutuhkan," lanjut dia.
Sekjen DPR Buka Suara
Untuk diketahui, tender gorden rumah dinas anggota DPR dimenangi oleh PT Bertiga Mitra Solusi, perusahaan yang menawarkan harga tertinggi Rp 43,5 miliar. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar angkat bicara terkait hal itu.
Indra awalnya menjelaskan, gorden, vitrase, dan blind yang ada saat ini di RJA Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil dari proses pengadaan atau lelang tahun anggaran 2010 sehingga perlu adanya pengadaan gorden baru.
"Dengan demikian usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak. Sejak tahun 2020, sudah banyak permintaan dari anggota Dewan kepada Kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase, dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," kata Indra melalui keterangan tertulis, Senin (9/5).
"Pada Tahun Anggaran 2022 baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase, dan blind. Namun hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit RJA Kalibata," terangnya.
Simak video 'Penuh Pro-Kontra, PAN Minta Kadernya Tak Pakai Gorden DPR Rp 43,5 M':
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.