Formappi Evaluasi DPR: Kritik Penganggaran Gorden hingga Isu Penundaan Pemilu

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Kamis, 12 Mei 2022 15:47 WIB
Gedung DPR/MPR
Gedung DPR (Foto: dok. detikcom)
Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi kinerja legislasi DPR pada masa sidang IV 2021-2022. Formappi menyoroti berbagai isu yang berkaitan dengan fungsi DPR, termasuk soal anggaran gorden rumah dinas anggota DPR senilai Rp 43,5 miliar dan wacana penundaan pemilu 2024.

Formappi menilai penganggaran gorden mewah untuk rumah dinas (rumdin) anggota DPR itu tak urgensi dilakukan. Terlebih saat ini situasi perekonomian masih lesu pascapandemi COVID-19.

"Besarnya anggaran tersebut berbanding terbalik dengan urgensi karena sebagian di antaranya tak dihuni sendiri oleh anggota DPR. Apalagi jika mengacu pada situasi perekonomian bangsa yang masih lesu pascapandemi COVID-19," kata peneliti dari Formappi Bidang Pengawasan, M Djadijono, saat konferensi pers secara daring, Kamis (12/5/2022).

Djadijono mengatakan kewenangan perencanaan dan pelaksanaan proyek gorden yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) bukan berarti melepas tanggung jawab DPR secara kelembagaan. Ihwalnya, fraksi DPR juga terlibat dalam mekanisme pengusulan proyek itu.

"Bahwa ada mekanisme pengusulan proyek dari anggota DPR melalui AKD dan fraksi sesungguhnya membuat DPR secara kelembagaan tetap bertanggung jawab atas munculnya proyek gorden tersebut," kata Djadijono.

Djadijono menilai DPR semestinya bersikap tegas terkait pengadaan gorden rumah dinas DPR yang mencapai puluhan miliar tersebut. Dia menyayangkan sikap itu tak muncul dari DPR.

"Proses pelaksanaannya yang janggal seharusnya mendorong DPR secara kelembagaan bersikap. Sayangnya, sikap jelas yang ditunggu dari anggota DPR tak pernah muncul secara tegas. Oleh karena itu, penilaian bahwa DPR tak sensitif dan boros tak ada salahnya," katanya.

Selain itu, Formappi menyoroti wacana penundaan pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden yang mengambang di publik beberapa waktu belakangan. Djadijono menyayangkan DPR tak merespons wacana penundaan tersebut dengan cepat secara kelembagaan.

"Namun patut disayangkan bahwa melalui alat kelengkapannya DPR yang mestinya berwenang melakukan rapat kerja (raker) gabungan komisi, misalnya Komisi II, III, dan VI untuk memanggil para menteri yang melontarkan ide perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 tidak tampak dilakukan," katanya.

Djadijono menilai ide 3 periode bisa saja menjadi kenyataan apabila aksi mahasiswa besar-besaran pada 11 April 2022 yang menolak ide tersebut tak terjadi. Dia menilai penundaan pemilu 2024 juga memuat kepentingan DPR agar periodenya juga turut diperpanjang mengikuti masa jabatan presiden.

"Lambatnya respons DPR terhadap wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, patut diduga bahwa jika tidak terjadi unjuk rasa BEM SI secara besar-besaran di berbagai daerah dan di depan gedung DPR, maka penundaan pemilu 2024 bisa saja menjadi kenyataan. Jika itu terjadi, maka secara otomatis masa jabatan para Anggota DPR pun akan ikut diperpanjang," katanya.

Simak Video 'Alasan Ketua Banggar Minta Pengadaan Gorden DPR Rp 43,5 M':

[Gambas:Video 20detik]



(fca/eva)