.webp)
Suara penolakan menggema usai wacana membuka kembali rapat interpelasi Formula E kembali mencuat ke publik. Setidaknya, 5 dari 9 fraksi di DPRD DKI menolak keras interpelasi Formula E digulirkan lagi.
Adapun, lima fraksi penolak interpelasi terdiri dari Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, PAN dan Golkar. Bahkan, dalam pernyataan terbarunya Gerindra DKI Jakarta mengajak agar kedua fraksi itu segera mengakhiri 'drama' interpelasi.
"Justru saya mau mengajak kepada pengusul. Tadi kan ngajak ya ke pihak penolak, saya ajak lagi, sudahlah... cukup. Drama ini berakhirlah sudah," kata Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif, kepada Wartawan, Kamis (21/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syarif menekankan keputusan Fraksi Gerindra bulat menolak interpelasi Formula E digulirkan kembali sekalipun fraksi penggagas interpelasi mengajak untuk menghadiri paripurna untuk menyampaikan penolakannya.
"Politik nggak bisa diukur hanya dengan legalistik formalistik, orang datang lalu dinyatakan penolakan, di situ dinyatakan selesai, nggak. Psikologi politiknya harus dipertimbangkan. Bukan lagi persoalan legalistik formalistik, dengan sikap tidak hadir itu kan satu keputusan," tegasnya.
Sama halnya dengan Gerindra, Golkar DKI Jakarta juga menolak rapat interpelasi dibuka lagi. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta pimpinan dewan memikirkan rakyat dibanding sibuk melakukan interpelasi.
"Saya sarankan pimpinan dewan pikirkan nasib rakyat Jakarta yang masih banyak di bawah garis kemiskinan, anggarin bansos yang banyak buat bantu mereka dari pada sibuk ngurus interpelasi," ujar Basri Baco saat dihubungi, Kamis (14/4/2022).
Bagaimana sikap fraksi PKB-PPP dan NasDem? Simak pada halaman berikut.
"Perlu langkah-langkah konkret dewan dalam membantu masyarakat. Kalau pimpinannya sibuk ribut dan berkonflik, kasihan rakyatnya nggak keurus," tuturnya.
"Mending bikin Pansus Pokir yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Ada dalam undang-undang tapi tidak di laksanakan oleh Ketua Dewan. Itu lebih penting dari interpelasi yang terlalu mengada-ada," sambungnya.
Di sisi lain, Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta mengaku belum menentukan sikap apakah akan mendukung atau menolak interpelasi Formula E. Sedangkan satu fraksi NasDem belum memberikan jawaban.
"Iya, sampai hari ini Fraksi PKB belum mengambil sikap. Masih melihat keadaan dan perkembangan," kata Ketua Fraksi PKB-PPP Hasbiallah Ilyas kepada wartawan pada Minggu (10/4/2022).
Untuk diketahui, interpelasi Formula E awalnya digagas oleh Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta. Bahkan, rapat interpelasi sempat digelar pada 28 September 2021 hingga menimbulkan pertentangan dari fraksi penolak interpelasi Formula E.
Kini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan bakal membuka lagi rapat membahas interpelasi Formula E. Hal ini menyusul hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD DKI yang menyatakan Prasetio tidak melanggar kode etik terkait interpelasi Formula E.
Prasetio mengatakan hal itu setelah bertemu dengan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dan Sekretaris Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo. Dia mengatakan PDIP mendesak pimpinan DPRD segera menggelar rapat penjadwalan interpelasi Formula E.
"Pak Gembong dan Pak Dwi menanyakan kapan. Nah, di sini saya kan skors, pada saat itu saya skors dan saya akan agendakan di Bamus lagi untuk dilanjutkan. Saya akan cabut skors itu," ujar Prasetio, Rabu (13/4).
Simak berita selengkapnya pada halaman berikut.
Dia mengatakan rapat Bamus mungkin digelar besok atau lusa. Dia menegaskan selama ini paripurna interpelasi Formula E hanya diskors. Dia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak berlebihan terhadap interpelasi itu.
"Kita punya fungsi seperti itu mempertanyakan hak kita, ada audit BPK loh, itulah terjadi interpelasi. Bukan sekonyong-konyong tiba-tiba ada interpelasi, nggak. Ini yang akan kita pertanyakan kepada Pak Gub dan Pak Gub juga nggak boleh paranoid. Hadir dong," ujarnya.
Dia meminta kesadaran fraksi-fraksi selain PDIP dan PSI untuk mengikuti rapat pengajuan hak interpelasi. Dia mengatakan pengajuan hak interpelasi Formula E memberikan ruang kepada Anies menjelaskan secara gamblang mengenai ajang balap mobil listrik itu.
"Mudah-mudahan ini teman fraksi lain, kalau saya lihat waktu di Badan Kehormatan, PKB jelas loh dia bukan termasuk salah satu yang di tujuh fraksi, mungkin ada lain lagi bertambah. Supaya Pak Gubernur bisa menjelaskan, kalau Gubernur nggak bisa jelaskan, kita kan disandera hal seperti itu. Kita mempertanyakan saja kok," ucapnya.
"Ini pasti terlaksana, pasti terlaksana. Masalah nanti saya cuma 33, saya selesai, Bos. Tapi kan yang menilai bukan saya, Bos. Masyarakat yang menilai ini loh, wakil-wakil loh ya," sambungnya.
