Sejumlah nama menggugat UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan berbagai alasan, dua di antaranya ada Jenderal (Purn) TNI. Mereka tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN).
"Bagaimana Menkeu itu bicara mengubah-ubah mata anggaran di APBN atas dasar adanya pertanyaan satu anggota DPR dari Demokrat, misalnya. Ketika ditanya jawabnya, 'Oke nanti kami akan ubah'. Itu kan menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan yang berkesinambungan. Itu yang pertama," ujar Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN), Marwan Batubara di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (2/2/2022).
Berikut beberapa point alasan pemohon mengajukan gugatan:
Bertentangan dengan Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan
Bahwa dari 44 Pasal di UU IKN, terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana. UU IKN tidak secara detail mengatur mengenai administrasi pemerintahan IKN dan UU IKN masih sangat bersifat makro dalam mengatur hal-hal tentang IKN.
Bahwa dari 13 materi yang didelegasikan kepada peraturan pelaksana rinciannya adalah:
-6 perintah kepada Peraturan Pemerintah;
-6 perintah kepada Peraturan Presiden;
-1 perintah kepada Peraturan Kepala Otorita Nusantara.
Bahwa 13 materi yang didelegasikan diantaranya berkaitan dengan:
-Rencana Induk;
-Struktur Organisasi;
-Wewenang Otorita IKN;
-Pembagian wilayah;
-Proses Perpindahan Lembaga Negara dan ASN;
-Pendanaan.
"Bahwa ragam materi yang didelegasikan dalam 13 perintah pendelegasian dalam UU IKN di atas seharusnya menjadi materi muatan yang diatur dalam level undang-undang, karena bersifatnya yang strategis," beber pemohon dalam berkas permohonan.
Rencana Induk merupakan materi yang harusnya diatur dalam level undang-undang.
Struktur organisasi merupakan materi muatan yang diatur dalam level undang-undang karena berkaitan dengan kelembagaan.
Wewenang ororita harusnya diatur lebih detail dalam undang-undang, tidak kemudian didelegasikan dalam peraturan pelaksana.
Pembagian wilayah adalah materi yang harusnya dirinci dalam undang-undang. Tidak kemudian dirumuskan dalam peraturan pelaksana.
Proses perpindahan lembaga negara dan ASN merupakan materi yang sangat strategis. Oleh karenanya harus diatur dalam level undang-undang.
Bahwa pendanaan merupakan hal yang pokok dan isu strategis dalam proses pemindahan IKN. Oleh karenanya harusnya diatur dalam level undang- undang, bukan dalam level peraturan pelaksana undang-undang.
"Bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dapat disimpulkan UU IKN bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN dalam Peraturan Pelaksana. Dengan demikian dapatlah dikatakan pembentukan UU IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," tuturnya.
Baca juga: Konstitusionalitas Otorita IKN |
Simak Video 'DPR Siap Berargumen Terkait Gugatan UU IKN ke MK!':
