8 Hal Ini Jadi Sorotan Terkait Ibu Kota Nusantara

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 26 Jan 2022 12:13 WIB
Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bernama Nusantara, Ini Detil Lokasinya
Istana Negara di Ibu Kota Baru (Dok. Instagram Nyoman Nuarta)
Jakarta -

Perbincangan terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur terus bergulir. Beberapa hal terkait IKN pun menjadi sorotan.

Sebagaimana diketahui, IKN Nusantara di Kaltim merupakan kawasan setingkat provinsi. Namun di IKN tidak ada pilkada, dan kepala pemerintahan daerahnya ditunjuk langsung oleh Presiden. Selain itu, IKN Nusantara juga tidak memiliki DPRD.

Dirangkum detikcom, Rabu (26/1/2022), berikut ini sejumlah poin penting terkait IKN Nusantara.


1. Dinamakan IKN Nusantara

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan nama ibu kota baru Indonesia, yakni Nusantara, saat rapat bersama Panja RUU Ibu Kota Negara (IKN). Dia menyebut nama tersebut sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Suharso awalnya menjelaskan memang awalnya nama ibu kota baru Indonesia belum diisi dalam surpres Jokowi. Dia menyebut pihaknya sempat menahan nama itu lantaran belum mendapat konfirmasi oleh Jokowi.

"Mengenai nama ibu kota titik-titik itu, memang semula sudah ingin dimasukkan pada waktu penulisan surpres itu, tapi kemudian ditahan," kata Suharso saat rapat bersama Panja RUU IKN, Senin (17/1/2022).

Suharso mengatakan Jokowi baru saja menyetujui nama ibu kota negara pada Jumat (14/1) yang lalu. Dia menyebut Jokowi setuju dengan nama 'Nusantara'.

Suharso menjelaskan alasan dipilih nama Nusantara lantaran sudah dikenal sejak dulu dan ikonik secara internasional. Selain itu, nama itu mudah menggambarkan Republik Indonesia.

"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," ujarnya.


2. Pengesahan RUU IKN yang Cepat

Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi disahkan menjadi UU. Pengesahan ini dilakukan dalam rentang waktu beberapa bulan saja.

Tercatat dari 29 September 2021 saat penyerahan Surat Presiden ke DPR hingga disahkan menjadi UU pada 18 Januari 2022. Terhitung proses pengesahan UU tak sampai 4 bulan. Fraksi PKS bahkan menilai perumusan RUU ini terburu-buru.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong menepis anggapan Fraksi PKS itu. Menurutnya, perumusan UU IKN sudah melalui proses diskusi yang matang dan komprehensif.

"Ini yang harus diketahui oleh publik bahwa komunikasi dengan pemerintah, khususnya Bappenas, dalam persiapan draf RUU, Perpres bahkan rancangan masterplan sudah berlangsung lama, sejak periode lalu," terang Wandy Tuturoong atau yang akrab disapa Binyo, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/1/2022).