Jejak Ibu Kota Negara: Jakarta, Yogyakarta, Bukittinggi, Nusantara

Andi Saputra - detikNews
Senin, 24 Jan 2022 13:08 WIB
Perjalanan Menuju Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur
Kondisi jalan menuju Nusantara (Herdi Alif Al Hikam/detikcom)
Jakarta -

DPR mengesahkan UU Ibu Kota Negara (IKN) dengan materi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan. Bagaimana kisah ibu kota negara di Indonesia?

Pra Kemerdekaan

"Perdebatan mengenai dicantumkannya ibu kota Indonesia dalam Konstitusi Indonesia sejatinya sudah berlangsung sejak pembahasan pertama konstitusi Indonesia, yakni pada rapat BPUPKI. Hingga saat ini, terdapat pro dan kontra mengenai hal tersebut," demikian artikel yang ditulis Fikri Hadi dan Rosa Ristawati dengan judul 'Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi' yang dilansir di Jurnal Konstitusi yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dikutip detikcom, Senin (24/2/2022).

Usulan mengenai perlunya dicantumkan mengenai ibu kota Indonesia dalam UUD 1945 pada rapat BPUPKI diinisiasi oleh Moh. Yamin. Dalam hal ini, Yamin berpendapat sebagai berikut:

...Kemudian, saya harap, supaya dalam Undang-Undang Dasar ini disebutkan ibu-kota Republik Indonesia yang pertama. Tentang pemindahan ibu-kota dilangsungkan dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang akan berjalan sesudah perdamaian. Hal ini penting, tidaklah saja bagi bumi Indonesia dan dunia internasional, tetapi pula menurut teladan beberapa Undang- Undang Dasar di negeri lain..

"Pendapat Yamin tersebut tidak disetujui oleh hampir seluruh peserta sidang," ujarnya.

Ketua BPUPKI, Radjiman Wedyodiningrat sebagai pimpinan rapat kala itu mengadakan pemungutan suara terkait sejumlah usulan Yamin tersebut. Berkaitan dengan ibu kota, hampir seluruh anggota tidak menyetujuinya sehingga usulan tersebut tidak dimasukkan ke dalam hukum dasar.

Pasca Proklamasi

"Pada periode konstitusi ini, tercatat bahwa Indonesia pernah melakukan pemindahan ibukota / pusat pemerintahan sebanyak 2 kali," bebernya.

Pertama adalah ke Yogyakarta pada Januari, 1946. Hal ini dikarenakan Jakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration, sehingga ibukota dipindahkan ke Yogyakarta.

"Dan kedua adalah pada 19 Desember 1948, ibu kota Indonesia dipindahkan ke Bukittinggi, Sumatera Barat. Hal ini disebabkan Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dan Presiden, Wakil Presiden dan sejumlah petinggi negara ditawan dan diasingkan ke luar Jawa," ucapnya.

Dan akhirnya berdasarkan hasil rapat kabinet sebelum serangan tersebut terjadi, Presiden dan Wakil Presiden memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera.