detik's Advocate

Leasing Mobil Bekas Pasang GPS Tanpa Izin, Apakah Bisa Saya Tuntut?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 03 Feb 2022 08:27 WIB
Achmad Zulfikar Fauzi
Foto: Achmad Zulfikar Fauzi
Jakarta -

Atas banyak pertimbangan, konsumen lebih memilih membeli mobil bekas. Namun bagaimana bila mobil bekas itu dipasang GPS tanpa izin konsumen?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com :

Saya sekarang sedang kredit mobil bekas di salah satu leasing sudah berjalan 3 bulan ini. Saya periksa-periksa mobil ternyata dim obil saya ini terpasang GPS dari pihak leasing. Pemasangan GPS ini tanpa sepengetahuan dari saya.

Saya merasa risih karena semua kegiatan saya pasti leasing tahu baik lokasi, rekaman di dalam mobil yang menganggu privasi saya dan keluarga serta kerabat.

Pertanyaan saya apakah boleh saya menuntut pihak leasing karena memasang GPS tanpa sepengetahuan dari saya karena menganggu privasi saya?

Sekian

Terima kasih

Untuk menjawab masalah di atas, tim detik's Advocate meminta pendapat hukum dari advokat Achmad Zulfikar Fauzi.,SH. Berikut jawaban lengkapnya:

Sebelum menjawab pertanyaan saudara terlebih dahulu perlu pembaca dan saudara mengetahui hal ini perlu di teliti lebih jauh dari kasus posisi dari saudara penanya.

Apakah telah menandatangani kesepakatan perjanjian leasing ?
Dan apa saja klausula yang tertera dalam perjanjian tersebut?
Apakah saudara penanya menyepakati nya?

Hal ini perlu kajian secara lebih dalam menurut hukum. Dan kami tidak bisa secara sembarangan dalam menyatakan bisa atau tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut kepada saudara penanya dan para pembaca sekalian harap menyimak artikel ini sampai selesai.

Adapun analisis hukumnya dan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

Analisis hukum perjanjian leasing menurut hukum perdata.

Leasing atau sewa guna usaha sebagai suatu jenis kegiatan yang merupakan suatu bagian dari perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih

Leasing lebih lanjut diatur secara hukum dengan dikeluarkannya Surat keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/1974 dan Nomor 30/kpb/1/1974 tentang perizinan usaha leasing.

Surat Keputusan bersama Menteri-Menteri Perdagangan, Keuangan, dan Perindustrian pada tahun 1974 mendefenisikan usaha leasing sebagai suatu kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (penyewa) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan untuk membeli barang modal yang bersangkutan. Pembayaran imbalan jasa atas penggunaan barang modal tersebut dialukan dengan menggunakan dana yang berasal dari pendapatan barang modal yang bersangkutan.

Pasal 1 surat keputusan bersama tersebut di atas memberikan pengertian tentang leasing sebagai berikut:

Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Atas persetujuan Menteri Keuangan telah berdiri delapan perusahaan leasing di Indonesia yang statusnya sebagai lembaga keuangan non-bank. Dimana di dalam KUH Perdata telah ditetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian,

Pasal 1233 yang berbunyi:
"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".

Lihat juga video 'Pemotor Emak-emak yang Masuk Tol Ternyata Nyasar Gegara GPS':

[Gambas:Video 20detik]



Pasal 1234 yang berbunyi:
"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".