Puan Jadi Tumpuan Aktivis Perjuangkan RUU TPKS demi Lindungi Perempuan

Erika Dyah - detikNews
Kamis, 13 Jan 2022 19:58 WIB
Audiensi DPR dan Aktivis Perempuan soal RUU TPKS
Foto: DPR RI
Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani menjadi tumpuan aktivis dalam memperjuangkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), khususnya bagi perempuan. Diketahui, sejumlah aktivis dari berbagai latar belakang telah menyatakan dukungan kepada Puan agar RUU TPKS bisa cepat disahkan, sehingga ada perlindungan memadai untuk korban kekerasan seksual.

Adapun dukungan dari belasan aktivis yang mayoritasnya adalah perempuan ini disampaikan dalam audiensi terkait RUU TPKS pada Rabu (12/1) di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Saya di sini untuk mendukung Mbak Puan, kita hadir ada di belakang Mbak Puan. Kami segenap perempuan Indonesia bergerak serta mendukung di belakang Mbak Puan. 5.000 orang tiap tahun adalah korban kekerasan seksual, sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang ini," kata Pegiat Media Sosial sekaligus sutradara, Renny Fernandez dalam keterangan tertulis, Kamis (13/1/2022).

Hal senada juga disampaikan oleh Founder Institute Perempuan, Valentina Sagala. Ia menyampaikan apresiasi kepada Puan atas komitmennya mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR pada 18 Januari mendatang.

Valentina mengatakan mengatakan komitmen Puan bahkan sudah terlihat sejak awal RUU TPKS diwacanakan pada tahun 2016 saat Puan masih menjabat sebagai Menko PMK.

"Saya ingat betul bagaimana komitmen Mbak Puan sebagai Menteri pada waktu itu. Ini semacam sejarah dari 2016, 2017, 2018 dan 2019. Kami semua berharap RUU ini dapat di-lead di bawah Mbak Puan selaku Ketua DPR. Kehadiran Mbak Puan di sini sangat kami perlukan sekali untuk mengatur," ucap Valentina.

Ia menambahkan, pihaknya pun mengingatkan agar RUU TPKS berfokus pada kepentingan korban.Untuk itu, Valentina menilai perjuangan Puan akan berperan penting terhadap segala hal yang dibutuhkan korban kekerasan seksual.

"Kehadiran Mbak Puan sangat kami hormati karena Mbak Puan sendiri bilang bahwa tanggal 18 nanti RUU ini akan menjadi inisiatif DPR, itu pasti srikandi srikandi-srikandi DPR akan bekerja dan berperan menampung suara dari teman teman," ujar Valentina.

"Posisi Mbak Puan saya yakin betul mengedepankan prioritas untuk korban, pencegahan, dan kehadiran negara. Saya pikir kehadiran negara untuk pemenuhan hak korban itu yang dinanti-nantikan. Ini jadi legacy buat DPR dan Mbak Puan untuk memimpin DPR agar mengesahkan RUU ini menjadi UU," tambahnya.

Sementara itu, Livia Iskandar dari LPSK menyebut RUU TPKS akan membantu korban kekerasan seksual yang selama ini kesulitan mendapat pertolongan. Menurutnya, selama ini ada banyak korban kekerasan seksual tak mendapatkan perlindungan karena susahnya akses dan sistem hukum yang ada saat ini.

"Betapa upaya korban untuk mencari keadilan itu luar biasa. Kami harus menyelamatkan evakuasi dari pulau satu ke pulau lain, dan mendapat ancaman," ujar Livia.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Mike Verawati menyoroti hal serupa. Mike yang juga tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil menilai RUU TPKS akan menguatkan kebijakan lain yang belum terlalu kuat dalam melindungi korban kekerasan seksual.

Menurutnya, RUU ini akan sangat membantu korban kekerasan seksual yang saat ini tidak mampu, seperti orang-orang dari kelompok marginal dan secara sosial terhambat, juga kawan kawan yang berada di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, terpencil). Untuk itu, pihaknya berharap RUU ini juga akan memperbaiki sistem hukum yang jauh lebih ramah terhadap korban.

"RUU TPKS akan menjadi kekuatan untuk organisasi pengada layanan yang selama ini sudah bekerja, termasuk pemerintah, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, LPSK dan Komisi Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan. Ini akan menjadi kebijakan yang menguatkan banyak lini," tutur Mike.

Perwakilan Asosiasi Pusat Studi Wanita Gender Anak Sosial Inklusi Se-Indonesia, Arianti Ina Restiani Bunga pun menilai bahwa RUU TPKS sangat terpadu dan integratif. Ia menambahkan aktivis dari kalangan akademisi menilai RUU TPKS akan membantu penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya melindungi korban dengan lebih seksama, karena produk hukum yang ada saat ini masih kurang memadai.

"Kami tahu persis hampir 9 tahun kami menunggu, dan korbannya adalah perempuan, anak, kaum disabilitas maupun kelompok minoritas lainnya. Kami sudah melihat bahwa RUU TPKS sangat spesial dan berorientasi terhadap korban. Mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen kami sangat berharap RUU ini bisa segera kami miliki," ungkap Ina.

Di sisi lain, Titi Anggraini dari Maju Perempuan Indonesia menegaskan RUU TPKS tidak akan berdampak pada over kriminalisasi seperti yang dinarasikan sejumlah pihak. Justru menurutnya RUU TPKS akan membantu penegakan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual.

"Logika seperti itu hanya untuk para pelaku, tapi logika yang digunakan RUU ini adalah logika untuk melindungi korban. RUU ini menawarkan integrasi, jadi ada integrasi penegak hukum yang seolah olah terpencar atau tersebar. Karena di dalam RUU ini substansinya komplet. Selain penegakan hukum, ada perlindungan dan pemenuhan hak korban," terang Titi.

Klik halaman selanjutnya >>>