Menko PMK: 3 Tahun Terakhir Kasus Kekerasan Seksual Turun 24%

Mulia Bu - detikNews
Rabu, 12 Jan 2022 20:05 WIB
Bupati Jember menerima honor pemakaman COVID-19. Menurut Menko PMK Muhadjir Effendy, pejabat harus membuat keputusan bijak di masa prihatin terdampak Corona.
Menko PMK Muhadjir Effendy (Erliana Riady/detikcom)
Jakarta -

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyebut kasus kekerasan seksual menurun dalam 3 tahun terakhir. Persentase penurunannya sekitar 24 persen.

"Kemudian dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai 2021 telah terjadi penurunan prevalensi kekerasan seksual, sekitar 24 persen. Jadi, 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan prevalensi kekerasan seksual," ujar Muhadjir di gedung Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (12/1/2022).

"Tetapi secara absolut jumlahnya masih besar dan dampak terhadap korban juga masih belum tertangani dengan baik, meskipun kita sudah berupaya dengan keras," sambungnya.

Muhadjir mengatakan implementasi peraturan perundang-undangan yang secara nyata merupakan hal penting. Dalam menghadapi kejahatan seksual anak disebutnya membutuhkan komitmen, kerja sama, dan koordinasi antarlembaga dari tingkat pusat sampai daerah.

"Yang sangat penting adalah implementasi dari peraturan perundang-undangan yang ada, serta komitmen dan koordinasi antarlembaga, serta penguatan unit-unit terkait dengan perlindungan anak. Bahwa penting adalah implementasi dari peraturan perundang-undangan yang ada, serta komitmen dan koordinasi antarlembaga, pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah," kata Muhadjir.

"Koordinasi dan komitmen KL (kementerian/lembaga) mulai hulu sampai hilir terus akan kita perlihatkan kita usahakan, kemudian kepala menteri, kepala lembaga negara, dan gubernur, bupati, walikota, pemerintah daerah dan pemerintah desa se-Indonesia beserta yang menangani kejahatan seksual terhadap anak mari kita bekerja sama dan bergotong royong," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan kerja sama antarlembaga tersebut merupakan wujud kepatuhan menjalankan arahan Presiden. Dia mengajak berbagai pihak untuk bersama melawan kejahatan seksual terhadap anak demi masa depan generasi bangsa.

"Untuk mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan yang ada, menjalankan arahan bapak presiden dalam upaya kita untuk menghapus kejahatan seksual terhadap anak," ucap Muhadjir.

"Demi kepentingan masa depan bangsa di samping kepentingan masa depan anak itu sendiri. Selain giat yang telah dilakukan, mari terus kita tingkatkan kita jamin masa depan anak Indonesia akan mendapatkan perlindungan dan akan menjadi generasi penerus sebagaimana yang diharapkan kita semua," jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan.

Jokowi langsung menugaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga untuk berkoordinasi dengan DPR.

"Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air," kata Jokowi seperti dalam YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/1).

(jbr/jbr)