Bertemu Asosiasi-Akademisi Perempuan, Puan Ungkap Maju-Mundur RUU TPKS

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 12 Jan 2022 17:34 WIB
Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyambut gembira rencana kedatangan Ketua DPR RI Puan Maharani ke lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, di Kecamatan Pronojiwo. Menurutnya, kedatangan Puan akan menjadi kunjungan pertama pejabat negara ke Pronojiwo.
Puan Maharani (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Ketua DPR RI, Puan Maharani, melakukan audiensi dengan sejumlah akademisi hingga aktivis perempuan. Pertemuan ini membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Audiensi dilakukan di gedung Nusantara, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Turut hadir perwakilan dari kampus, LPSK, KPAI, P2TP2A, hingga Komnas Perempuan.

"Tadi saya sudah mendengarkan semua masukan yang disampaikan oleh ibu-ibu, adik-adik, semua, tentu saja saya bangga bahwa kita itu perempuan ternyata betul sangat peduli terhadap nasib perempuan," kata Puan Maharani.

Mendengar masukan dari kalangan perempuan, Puan menilai penderitaan seorang perempuan mulai dari awal hingga akhir. Pengalaman khas perempuan seperti menstruasi hingga kehamilan.

"Tadi ada pengalaman khas perempuan yang disampaikan juga, saya bilang betul juga ya, tadi saya sampai ketawa-ketawa juga ya, penderitaan kita itu ternyata dari awal sampai akhir, sampai sekarang tadi katanya anak itu tidak bisa lepas dari ibunya, betul," ujarnya.

Puan memastikan bahwa RUU TPKS akan dibawa ke paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Puan ingin TPKS menjadi payung hukum secara luas.

"Apa yang tadi disampaikan ini tentu saja akan menjadi satu hal yang sama-sama harus kita lakukan, sama-sama semangat, perjalanan panjang menuju tanggal 18 nanti itu, saya sudah lihat dari tahun 2016, ini maju-mundur sampai akhirnya kejadian-kejadian akhir ini membuka mata kita ini di seluruh Indonesia ini bahwa ya sudah harus ada payung hukum yang kemudian menjaga, mengayomi, serta membuat rasa aman bagi kita, bukan hanya perempuan, tapi juga bangsa Indonesia, artinya negara hadir," ucapnya.

Politikus PDIP kemudian mengungkap mengapa RUU TPKS selama ini lamban disahkan oleh DPR RI. Puan ingin TPKS dibuat sesuai mekanisme yang berlaku.

"Ada apa sih? Kenapa DPR nggak mau? Kok dimundur-mundurin? Ada apa? Saya berkeyakinan bahwa satu undang-undang itu harus dilakukan sesuai mekanismenya, nggak boleh kita terobos-terobos," sebutnya.

Jika tidak sesuai mekanisme, Puan menilai perjuangan merancang TPKS akan terbuang percuma. Sebab, TPKS akan dianggap cacat secara hukum.

"Karena kalau kita terobos-terobos tidak sesuai mekanismenya, akhirnya semangat, kemudian energi yang nanti terkuras itu kemudian tidak menghasilkan sesuatu undang-undang yang tidak cacat hukum. Jadi undang-undang yang kita hasilkan itu adalah undang-undang yang memang nantinya bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara," ujarnya.

(rfs/gbr)