.webp)
3. Strategic Purchasing
Ia mengatakan hingga 30 November 2021, pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) tercatat sebanyak 282.962.550 (kunjungan sakit dan sehat), sementara Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) tercatat mencapai 64.685.078, dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) tercatat sebanyak 7.283.792. Adapun dalam hal pembiayaan jaminan kesehatan, pihaknya mencatat telah mengeluarkan Rp 80,98 triliun.
"Tahun ini, kami juga mulai menerapkan mekanisme pemberian uang muka pelayanan kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yakni rumah sakit dan klinik utama, untuk memperlancar arus kas keuangan fasilitas kesehatan, sehingga diharapkan mereka bisa fokus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN-KIS. Besaran uang muka tersebut disesuaikan dengan capaian indikator kepatuhan FKRTL. Jadi, tidak ada lagi gagal bayar rumah sakit," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana FKTP, Ghufron mengatakan pihaknya menggandeng sejumlah pihak perbankan dalam menyediakan layanan Supply Infrastructure Financing (SIF). BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan pemanfaatan fingerprint untuk penerbitan e-SEP, validasi klaim rumah sakit secara digital melalui e-VEDIKA, dan memperketat upaya pencegahan fraud di fasilitas kesehatan.
Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga mengujicobakan pembayaran global budget pada 70 rumah sakit di 13 kabupaten/kota Indonesia, melakukan pertemuan nasional dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, dan menguatkan kapabilitas verifikator demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Program JKN-KIS.
4. Peningkatan Kapabilitas Badan
Ghufron menyebutkan sejumlah upaya peningkatan kapabilitas badan, seperti inovasi yang diciptakan Duta BPJS Kesehatan, serta sertifikasi kompetensi kepada staf dari tahun 2017-2021 sebanyak 845 orang, dan untuk tahun 2021 dilakukan kepada staf sebanyak 436 orang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders JKN-KIS.
Selain itu, pihaknya juga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2015 pada lingkup proses verifikasi klaim rujukan. Serta meluncurkan data sampel JKN-KIS tahun 2015-2020 dan Buku Statistik JKN 2015-2019 yang merupakan kolaborasi dengan DJSN.
Menurutnya, penerapan good governance juga terwujud melalui pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, serta penanaman nilai integritas sebagai salah satu komponen tata nilai organisasi.
"BPJS Kesehatan masuk ke dalam 20 lembaga teratas dalam Survei Penilaian Integritas Tahun 2021 yang diselenggarakan KPK, dengan perolehan skor tinggi sebesar 84,18. Di samping itu, kami juga dinobatkan sebagai Badan Publik Informatif oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)," ungkap Ghufron.
Sejak awal beroperasi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, kata Ghufron, BPJS Kesehatan telah 7 tahun berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari akuntan publik. Menurutnya, jika dihitung sejak PT Askes (Persero), maka perolehan Opini WTM ini adalah yang ke-29 kalinya.
Selain itu, di sepanjang tahun ini pihaknya telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai kementerian dan lembaga yang dituangkan dalam 10 Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman dan 8 Perjanjian Kerja Sama (PKS). Adapun kerja sama tersebut di antaranya terkait optimalisasi penerimaan iuran JKN-KIS, integrasi data kepesertaan JKN-KIS, penanganan masalah hukum, pemanfaatan produk data layanan perbankan, pemanfaatan sistem dan data kecelakaan lalu lintas bagi peserta JKN-KIS, hingga sinergi dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.
Klik halaman selanjutnya >>>
