Capaian BPJS Kesehatan di 2021: Mutu Layanan hingga Kolekting Iuran

Erika Dyah - detikNews
Kamis, 30 Des 2021 21:22 WIB
BPJS Kesehatan
Foto: BPJS Kesehatan
Jakarta -

Tahun 2021 dinilai menjadi start point bagi BPJS Kesehatan untuk meramu strategi di bawah formasi kepemimpinan baru. Diketahui, jajaran Direksi periode 2021-2026 ini mulai mencanangkan Program BPJS Kesehatan Mendengar untuk memperkuat engagement dengan semua stakeholder JKN-KIS.

Direktur BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkap dari aspirasi stakeholders tersebut, pihaknya menyusun lima fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2021. Adapun kilas balik dan pencapaian pihaknya di sepanjang 2021 bisa dilihat dari lima fokus utama berikut ini.

1. Peningkatan Mutu Layanan

Ghufron mengatakan pihaknya berupaya mendongkrak mutu layanan kepada peserta melalui optimalisasi antrean online. Hingga minggu keempat November 2021, sistem antrean online yang terkoneksi dengan Mobile JKN ini sudah mencapai 1.263 rumah sakit (95,18%) dari jumlah target sebanyak 1.327 rumah sakit.

"Tak hanya itu, kami juga melakukan simplifikasi layanan bagi pasien thalassemia mayor dan hemofilia yang menjalani terapi rutin di rumah sakit. Nomor BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 pun diubah menjadi 165 agar lebih mudah diingat peserta yang membutuhkan informasi atau hendak melakukan pengaduan," kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Kamis (30/12/2021).

Dalam pemaparan Kaleidoskop BPJS Kesehatan Tahun 2021 yang diselenggarakan daring, Ghufron juga menyebutkan pemanfaatan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) mengalami peningkatan pesat. Dari 281.872 pemanfaatan pada Januari 2021, menjadi 421.809 pemanfaatan pada November 2021.

Selain itu, pihaknya juga menghadirkan Chat Assistant JKN (CHIKA) sejak Desember 2019, yakni pelayanan informasi dan pengaduan melalui chatting yang direspon oleh robot. Ada juga layanan jemput bola Mobile Customer Service (MCS) bagi masyarakat dan peserta JKN-KIS di daerah perifer.

Ghufron menambahkan, hingga November 2021, ada 188.954 peserta JKN-KIS yang dilayani MCS, 72% di antaranya merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara itu, tercatat ada 216.000 transaksi yang dilakukan dalam 6.133 kegiatan MCS.

"Hingga 30 November 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 229.514.068 jiwa. Untuk memperluas dan meningkatkan akurasi data kepesertaan, sepanjang tahun 2021 kami telah memperkuat sinergi dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertahanan, BP Jamsostek, Kementerian Koperasi dan UKM, Kepolisian Negara RI, pemerintah daerah, hingga universitas," terangnya.

Ia mengaku pihaknya secara aktif melibatkan partisipasi masyarakat dan badan usaha untuk berkontribusi mendukung JKN-KIS melalui kegiatan temu pelanggan badan usaha, kompetisi Hackathon, dan peluncuran Jurnal JKN.

Menurutnya, peningkatan mutu ini juga digenjot melalui penguatan jalinan sinergi dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta, termasuk memberikan apresiasi bagi sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rumah sakit yang paling berkomitmen mengedepankan mutu pelayanan bagi peserta JKN-KIS.

2. Kolekting Iuran

Menurut Ghufron, pihaknya mencatat penerimaan iuran JKN-KIS hingga 30 November 2021 sebesar Rp124,89 triliun, dan diproyeksikan akan mencapai Rp 137,42 triliun pada 31 Desember 2021.

Adapun kanal pembayaran iuran peserta JKN-KIS telah mencapai 696.569 titik. BPJS Kesehatan juga menggandeng Bank Nagari, DOKU, dan PT Pegadaian untuk memaksimalkan penerimaan iuran dari peserta JKN-KIS, khususnya segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja.

Selain itu, pihaknya menciptakan Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) untuk menghitung iuran JKN dan rekonsiliasi penerimaan iuran segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Ada juga Kelas Konsultasi Implementasi Perpres (KKIP) Nomor 75/2019 dan Perpres Nomor 64/2020 yang menjadi wadah konsultasi, monitoring, dan evaluasi bersama kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan upaya kolekting iuran.

Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan siap mengimplementasikan Program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB) pada tahun 2022 untuk memudahkan peserta JKN-KIS PBPU dan Bukan Pekerja dalam melunasi tunggakan iurannya.

"Tahun ini, kami juga berupaya mengoptimalkan program donasi dan crowdfunding melalui audiensi bersama Wakil Presiden RI. Kami juga mengapresiasi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memberikan bantuan dana sosial sebesar Rp 100 juta untuk Program Crowdfunding BPJS Kesehatan bagi segmen fakir, miskin, dhuafa yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS kelas 3 dan memiliki tunggakan iuran," kata Ghufron.

Klik halaman selanjutnya