Istri Dituntut Gegara Omeli Suami, Komnas Perempuan Minta Hakim Putus Bebas

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Rabu, 17 Nov 2021 13:04 WIB
Istri di karawang dituntut 1 tahun penjara gegara omeli suami mabuk
Istri di karawang dituntut 1 tahun penjara gegara mengomeli suami mabuk. (Yuda Febrian Silitonga/detikcom)
Jakarta -

Komnas Perempuan menyesalkan proses hukum kasus V, istri yang dituntut 1 tahun penjara karena mengomeli suami di Karawang, Jawa Barat. Komnas Perempuan menilai aparat penegak hukum tidak mampu memahami relasi kuasa dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Komnas Perempuan lalu merekomendasikan agar majelis hakim memberikan putusan bebas terkait kasus tersebut.

"Kondisi ini merupakan cermin ketidakmampuan Aparat Penegak Hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, dalam memahami relasi kuasa dalam kasus-kasus KDRT," kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi melalui keterangan tertulis, Rabu (17/11/2021).

Komnas perempuan, kata Siti, telah menerima pengaduan V pada Juli 2021. Dari aduan tersebut, diketahui V merupakan korban KDRT berulang dan berlapis.

"Dari pengaduan tersebut, didapatkan informasi bahwa V adalah korban KDRT berulang dan berlapis," ujarnya.

Siti menjelaskan, V menikah dengan suaminya dan sempat tinggal di Taiwan. V kemudian memutuskan kembali ke Indonesia bersama suaminya dan menjadi pencari nafkah hingga akhirnya bercerai karena sering mendapatkan kekerasan secara berlapis.

"V juga menjadi pihak pencari nafkah utama, sementara CYC kerap pulang dalam kondisi mabuk. V juga menghadapi kekerasan ekonomi akibat utang CYC, termasuk untuk mengembalikan pinjaman atas mahar perkawinannya. Hal ini menyebabkan V memilih kembali ke Indonesia, mengembangkan usahanya dan bahkan menjadi sponsor bagi CYC untuk mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia. Namun tabiat CYC yang kerap mabuk dan berhutang terus berlanjut. Atas peristiwa KDRT berlapis dan berulang serta dalam kurun waktu yang lama, V kemudian menggugat cerai," jelasnya.

Siti mengatakan Komnas Perempuan telah mengeluarkan surat rekomendasi atas kasus tersebut yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat hingga Kepolisian. Komnas Perempuan merekomendasikan aparat penegak hukum untuk melakukan gelar perkara pada Laporan Polisi No LPB/844/VII/2020/JABAR, yang mendudukkan korban sebagai tersangka, tapi tidak ada respons.

"Komnas Perempuan berpendapat bahwa korban V tidak boleh diposisikan sebagai terlapor tindak pidana KDRT berdasarkan fakta serangkaian kekerasan yang dialami oleh korban dalam relasi perkawinannya dengan pelaku," ucapnya.

Lebih lanjut Siti mengatakan Komnas Perempuan juga telah menyarankan agar laporan kasus tersebut di-SP3. Dia menyampaikan, SP3 merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi korban KDRT dan mencegah hukum digunakan sebagai impunitas oleh suami V.

"Komnas Perempuan juga menyarankan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas laporan CYC terhadap V. SP3 juga merupakan upaya mencegah hukum digunakan sebagai impunitas terhadap pelaku dan menegaskan perlindungan hukum bagi korban KDRT yang sesungguhnya yakni V dan kedua anaknya," imbuhnya.

Atas kasus kriminalisasi V, Komnas Perempuan merekomendasikan agar majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang mengimplementasikan Perma tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum serta mempertimbangkan untuk melihat kasus tersebut secara utuh terkait kondisi perkawinannya. Oleh karenanya, Komnas Perempuan merekomendasikan agar hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa V yang merupakan korban KDRT.

Atas kasus kriminalisasi V, Komnas Perempuan merekomendasikan sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara PBH V untuk mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, menggunakan putusan cerai No. 71/Pdt.G/2019/PN Kwg jo. No. 250/PDT/2020/PT BDG. yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pertimbangan untuk melihat secara utuh kondisi perkawinan keduanya dan relasi kuasa diantara terlapor dan pelapor dan memutus bebas sebagai preseden untuk menghentikan tindak kriminalisasi terhadap perempuan korban KDRT.

2. Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan panduan penanganan kasus KDRT dimana kedua belah pihak saling melaporkan dengan sangkaan pelanggaran UU PKDRT untuk satu peristiwa yang sama.

3. Kepolisian Resor Karawang melanjutkan proses hukum atas laporan V dengan nomor Laporan Polisi No. LP/B.92/II/2020/Jbr/Res Krw/Sek Krw tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan Laporan Polisi No. LPB/844/VII/2020/JABAR dengan dugaan tindak pidana KDRT dan penelantaran anak yang dilaporkan oleh V.

4. Pihak Kejaksaan Agung untuk mengoptimalkan pengawasan dalam menggunakan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

5. Komisi Yudisial untuk memantau persidangan kasus V untuk memastikan pelaksanaan PERMA 3 Tahun 2017 demi tegaknya keadilan.

6. Komisi Kepolisian dan Komisi Yudisial memeriksa ulang penanganan kasus V sebagai langkah koreksi berulangnya kejadian kriminalisasi terhadap perempuan korban kekerasan, khususnya korban KDRT.

7. Media massa dan masyarakat memberikan dukungan terhadap upaya V dalam memutus rantai kekerasan dan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Sebelumnya diberitakan, Valencya (45), ibu dua anak ini, dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena kerap mengomeli suaminya yang mabuk, CYC, asal Taiwan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Karawang.

Selengkapnya halaman berikutnya.

Simak Video: Kejaksaan Agung Ambil Alih Perkara Istri Omeli Suami Dituntut 1 Tahun

[Gambas:Video 20detik]