Kejagung Eksaminasi Khusus Kasus Istri Dituntut 1 Tahun Gegara Omeli Suami

Yuda Febrian Silitonga - detikNews
Senin, 15 Nov 2021 22:26 WIB
Istri di karawang dituntut 1 tahun penjara gegara omeli suami mabuk
Sidang tuntutan istri omeli suami mabuk (Foto: Yuda Febrian Silitonga)
Karawang -

Kejaksaan Agung melakukan eksaminasi khusus terhadap kasus istri di Karawang yang dituntut 1 tahun bui gegara omeli suami mabuk. Kasus ini diambil alih lantaran ditemukan pelanggaran.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan pihaknya menaruh atensi khusus terhadap kasus tersebut. Sehingga, kasusnya akan ditangani langsung Kejagung.

"Bapak Jaksa Agung merespons secara cepat dan memberikan perhatian atau atensi khusus dengan memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk segera melakukan Eksaminasi Khusus kasus tersebut," kata Eben dalam keterangan pers, Senin (15/11/2021).

Eben menuturkan pihaknya menemukan adanya pelanggaran dalam penangan perkara Valencya (45). Hal tersebut terungkap setelah melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang dari Kejati Jabar dan Kejari Karawang.

Ia menyebut para jaksa yang menangani perkara tersebut dianggap tidak memilik kepekaan. Termasuk tidak mengikuti pedoman penuntutan perkara pidana umum.

"Dari tahap pra penuntutan sampai tahap penuntutan baik dari Kejari Karawang dan Kejati Jabar tidak memiliki "Sense of Crisis" atau kepekaan, kemudian tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Tanggal 3 Desember 2019 pada ketentuan Bab II pada Angka 1 butir 6 dan butir 7 bahwa Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dengan Prinsip Kesetaraan yang ditangani di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada butir (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada butir (2), (3), dan butir (4)," jelas dia.

Selain itu, para jaksa yang terlibat juga mengabaikan perintah harian Jaksa Agung dalam penanganan perkara. Terutama dalam akses keadilan bagi perempuan dan anak.

"Kemudian, tidak berpedoman ke 7 perintah harian Jaksa Agung yang merupakan norma atau kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara atas nama terdakwa Valencya alias Nengsy Lim sehingga mengingkari norma atau kaidah, dalam hal ini dapat diartikan tidak melaksanakan perintah pimpinan," ujar Eben.

Imbas pelanggaran kasus tersebut, Aspidum Kejati Jabar dinonaktifkan dari jabatannya.

Sebelumnya, dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan inisial Valencya menjadi terdakwa dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) psikis dan dituntut 1 tahun kurangan penjara.

Adapun kronologis kasus Valencya dan Chan tersebut mencuat berawal pada tahun 2000 Valencya menikahi Chan pria asal Taiwan yang berstatus duda anak 3. Setelah itu Valencya membantu membesarkan ketiga anak dari Chan di Taiwan.

Namun di awal pernikahan, Valencya merasa dibohongi oleh Chan yang sebelumnya mengaku tidak memiliki anak. Setelah itu, mahar emas yang dibawa ke Pontianak untuk meminang Valencya oleh Chan ternyata adalah emas pinjaman dan uang pinjaman sehingga ketika Valencya dibawa menetap ke Taiwan, Valencya harus membayar hutang tersebut.

Selanjutnya, dikatakannya, dari tahun 2000 sampai 2005, Valencya bekerja menjadi buruh tani, buruh pabrik dan berjualan. Dalam pengakuan Valencya, suaminya Chan seorang alkoholik dan gemar berjudi.

Setelah pulang ke Karawang, Valencya lalu membuka usaha toko bangunan dan selama 2005 sampai 2016 berusaha membuka toko bangunan. Valencya mengatakan Chan sebagai Warna Negara Asing (WNA) tidak bekerja.

Setelah itu, pada September 2020, Chan melaporkan Valencya ke Polda Jabar atas Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) psikis dan V menjadi tersangka pada 11 Januari 2021.

(mud/mud)