Ombudsman Putar Balik Putusan 75 Pegawai KPK yang Diberhentikan 

ADVERTISEMENT

Round-Up

Ombudsman Putar Balik Putusan 75 Pegawai KPK yang Diberhentikan 

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 23:08 WIB

BKN Respons Temuan Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia mengatakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak kompeten menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK. Apa kata BKN?

"Akan dipelajari dulu apa isinya," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat dihubungi detikcom, Rabu (21/7/2021).

Bima mengatakan BKN akan mempelajari hasil temuan Ombudsman setelah menerima surat resmi. Dia mengatakan belum ada surat dari Ombudsman terkait temuan maladministrasi TWK KPK.

"Saya belum menerima surat dari ORI (Ombudsman Republik Indonesia)," ujarnya.


KPK Jawab Ombudsman soal Maladministrasi TWK

KPK mengatakan bakal mempelajari temuan Ombudsman soal maladministrasi pada pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). KPK menyatakan telah menerima dokumen dari Ombudsman.

"Kami telah menerima salinan dokumen dimaksud dan segera mempelajarinya lebih detail dokumen yang memuat saran dan masukan dari Ombudsman tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).

Ali mengatakan KPK menghormati hasil pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman. Dia menyebut KPK masih menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait TWK.

"KPK menghormati hasil pemeriksaan Ombudsman terhadap prosedur dan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang telah disampaikan kepada publik hari ini," kata Ali.

"Saat ini, KPK juga masih menunggu putusan MA tentang hasil uji materi atas Perkom Nomor 1 Tahun 2021 dan putusan MK atas gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak. KPK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di kedua lembaga tersebut, yaitu MA dan MK," tambahnya.

Ali menyebut KPK tidak pernah berupaya menyingkirkan 51 pegawai yang kemudian dinyatakan tak lolos TWK. Menurut dia, KPK fokus melaksanakan diklat bela negara untuk 18 pegawai yang awalnya tak lolos TWK di Universitas Pertahanan (Unhan)

"Yang pasti sampai dengan hari ini KPK tidak pernah memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS untuk menjadi ASN," katanya.

Ali menyebut KPK menghormati putusan dari institusi manapun. Dia berjanji KPK akan transparan.

"Selanjutnya, sebagai lembaga negara yang taat hukum, KPK akan menghormati setiap putusan hukum. Dan, KPK akan memberitahukan kepada publik," ujarnya.


(yld/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT